Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sitesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menggurangi rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan yang di bedakan kedalam beberapa golongan-golongan. Berdasarkan Data Kasus Narkotika Polda Aceh tahun 2021 terdapat 1.318 kasus penyalahgunaan narkotika Dari kasus tersebut sebanyak 2.144 orang ditetapkan sebagai tersangka serta 141kilogram sabu dan 100.000 butir ekstasi disita. Sebanyak 83 kasus narkotika terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan salah satu daerah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Diketahui Aceh Tamiang merupakan kabupaten paling ujung Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara hal tersebut menjadikannya pintu masuk maupun pintu keluar barang-barang logistik, sembako dan tidak terkecuali barang haram narkotika dan psikotropika. Saat ini peredaran nartkotika semakin mengkhawatirkan. Diperlukan langkah pengawasan, pencegahan dan penindakan oleh Aparat Penegak Hukum agar dapat menekan kasus narkotika.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas penanggulangan narkotika di daerah perbatasan, untuk menjelaskan hambatan dalam penanggulangan narkotika di daerah perbatasan dan untuk menjelaskan kebijakan kriminal yang dapat dilakukan dalam upaya pemberatansan narkotika di daerah perbatasan.
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-empirik. yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara lansung di lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Aceh Tamiang tepatnya di perbatasan Provinsi Aceh dengan Sumatera Utara.


*Mahasiswa
**Ketua Komisi Pembimbing
***Anggota Komisi Pembimbing

Penegakan pemberatasan narkotika di Perbatasan Aceh Tamiang dengan Provinsi Sumatera Utara belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan belum berjalanya pengawasan, pencegahan dan diakibatkan penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap penyalahguna narkotika yang masih belandaskan pemidanaan bukan bersifat rehabilitatif. Hambatan dalam penanggulangan peredaran dan pemberantasan narkotika psikotropika di perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara terbagi kedalam tiga faktor. Pertama akibat hambatan dalam praktik penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika yang merupakan masalah kebijakan legal terkait rehabilitasi penyalahguna narkotika masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, kedua yaitu kendala dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika, berdasarkan fakta empiris penegakan hukum khusus terhadap penyalahguna di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukan bahwa masih terdapat suatu penyelewenagan penerapan hukum oleh Aparat Penegak Hukum narkotika dan ketiga, hambatan teori dan praktik, yaitu sulitnya Aparat Penegak Hukum Dalam Menentukan Penyalahguna atau Pengedar Narkotika. Upaya dalam menanggulangi hambatan dalam penanggulangan peredaran dan pemberantasan narkotika psikotropika di perbatasan. Pertama dengan penegakan hukum terhadap penyalahguna yang bersifat rehabilitatif terhadap kejatahatan narkotika di perbatasan, kedua penegakan hukum terhadap pengedar narkoba bersifat represif, dan ketiga pemberantasan peredaran gelap nakotika melalui partisipasi masyarakat Desa/Gampong.
Disarankan kepada BNN Kabupaten Aceh Tamiang untuk aktif melaksanakan program-program sosialisi bahwa Narkotika dan upaya menanggulanginya kepada masyarakat gampong-gampong di daerah perbatasan. Meyarankan kepada penyidik untuk mengedepankan tindakan rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, Menyarankan kepada Pemerintah RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar penegakanya bersifat rehabilitatif.



Kata Kunci: Narkotika, Psikotropika, Penegakan Hukum, Efektivitas

THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTS OF PSYCHOTROPIC NARCOTICS (Research Study at the Border of Aceh Tamiang District with Langkat Regency) Octhania Madilla* Dahlan** Yanis Rinaldi*** ABSTRACT Narcotics according to Article 1 number 1 Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics are substances or drugs derived from plants or not plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of feeling, reduce pain and can cause sense of dependence that is differentiated into several groups. Based on the Narcotics Case Data from the Aceh Regional Police in 2021, there were 1,318 cases of drug abuse. Of these cases, 2,144 people were named suspects and 141 kilograms of methamphetamine and 100,000 ecstasy pills were confiscated. A total of 83 narcotics cases occurred in the legal area of Aceh Tamiang Regency, which is one of the border areas between Aceh and North Sumatra. It is known that Aceh Tamiang is the district at the far end of Aceh Province which is directly adjacent to Langkat Regency, North Sumatra Province, this makes it the entry and exit point for logistical goods, groceries and narcotics and psychotropic illicit goods are no exception. Currently the circulation of narcotics is increasingly worrying. Monitoring, prevention and prosecution by law enforcement officials are needed in order to suppress narcotics cases. This study aims to determine and explain the effectiveness of countering narcotics in border areas, to identify and explain the obstacles to dealing with narcotics in border areas and to identify and explain criminal policies that can be implemented in efforts to eradicate narcotics in border areas. Writing this thesis using juridical-empirical research method. namely research by conducting a comprehensive study by conducting direct observations and interviews at the research location. The location in this study is Aceh Tamiang Regency, precisely on the border of Aceh Province and North Sumatra. *Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School **The Head of Supervision Commission ***The Members of Commission The enforcement of narcotics control at the Aceh Tamiang Border with North Sumatra Province has not been effective. This is due to the ineffectiveness of supervision, prevention and due to narcotics law enforcement against narcotics abusers who are still based on punishment that is not rehabilitative in nature. Obstacles in overcoming the circulation and eradication of psychotropic narcotics on the border of Aceh and North Sumatra are divided into three factors. First, due to the distortion of law enforcement practices against narcotics abusers, legal policies related to the rehabilitation of narcotics abusers are still not fully implemented properly, secondly, namely the obstacles in implementing the law against narcotics criminals, based on empirical facts of special law enforcement against abusers in Aceh Tamiang Regency, it shows that there are still there is a misuse of law enforcement by narcotics law enforcers and third, the difficulty of law enforcement officers in determining narcotics abusers or dealers. Efforts to overcome obstacles in overcoming the circulation and eradication of psychotropic narcotics at the border. First, by law enforcement against abusers that is rehabilitative in nature against narcotics crimes at the border, secondly law enforcement against drug dealers is repressive, and thirdly eradicating the illicit trafficking of narcotics through the participation of the Village/Gampong community. It is recommended to the Aceh Province National Narcotics Agency to actively carry out socialization programs on Narcotics and efforts to overcome them to rural/gampong communities in border areas. Advise investigators to prioritize rehabilitation measures for narcotics abusers. Keywords: narcotics, psychotropics, Law Enforcement, Effectiveness