Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK UDANG VANNAMEI …

MUHAMMAD FAIYAD

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental di dalam hukum perjanjian yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan perjanjian dengan mengharuskan para pihak bertindak jujur, transparan serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan mitra perjanjian maupun pihak lain. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas itikad baik. Namun pada kenyataannya, tindakan para pihak khususnya pemilik dan penggarap…

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK ASUH DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK OLEH RUMOH SEUJAHT…

AGUSMAINI

Hak anak diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, measyarakat, pemerintah, dan negara”. Namun pada kenyataannya, ada anak-anak yang tidak diasuh ole…

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN PASCA PERCERAIAN :…

Raudhatul Jannah

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, Pasal 35 ayat (2), harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Namun, dalam kenyataannya terdapat persoalan pada saat pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta …

TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (SUATU PENELITIAN…

FERRY ARDIANSYAH

ABSTRAK Ferry Ardiansyah, 2025 TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Aceh Barat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,53) pp., bibl., tabl. (M. Iqbal, S.H., M.H.) Ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan BBM diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak …

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN DI …

Said Amirul Bakri

ABSTRAK Said Amirul bakri (2025) MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Suatu penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. (Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala) (v,58),pp.,bibl.,tabl. (Nurhafifah, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, ter…

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Bakhtiar

PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Bakhtiar 1 Mohd. Din 2 Ilyas Yunus 3 Darmawan 4 ABSTRAK Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi peningkatan peredaran narkotika yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Narkotika tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Indonesia tetapi juga berasal dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan penyalahgunaannya meningk…

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG UNTUK MODAL USAHA SIRUP CAP PATUNG …

ALYA AYUDYA DESRIVA

Pasal 1338 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun dalam kenyataannya, perjanjian utang piutang untuk modal usaha sirup Cap Patung di Gampong Peuniti, Kota Banda Aceh, terjadi wanprestasi akibat debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran bagi hasil maupun pengembalian modal pokok, sehingga menimbulkan sengketa antara para pihak. …

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI SARAK OPAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH

Ioshah Raseuki Mukhlis

Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Peranan serta keberadaan sarak opat dalam masyarakat telah diatur dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo yang menyatakan bahwa sarak opat merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat dengan sistem penyelesai…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RES…

Khairul Umam Syamsuyar

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RESTITUSI Khairul Umam Syamsuyar* Dahlan** Darmawan*** ABSTRAK Dasar restitusi telah diatur lewat Pasal 98 KUHAP namun secara lengkap di atur dalam UU LPSK. Pasal 3 UU LPSK menentukan bahwa perlindungan kepada korban dilaksanakan sesuai asas keadilan dan non diskriminatif. Faktanya, korban tindak pidana sebagaimana Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 320 ayat (1), dan Pasal 321 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 a…

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YAN…

Putri Safira

TANGGUNGJAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PERALIHAN HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI PASCA PERCERAIAN ABSTRAK Putri Safira * Novi Sriwahyuni Darmawan ** Berdasarkan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata *** Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018, setiap pelanggaran oleh PPAT harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan harta bersama pasca perceraian di …


    SERVICES DESK