Electronic Theses and Dissertation

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN RESTORATIF
(Penelitian Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)
Riski Ramadhan* Mohd. Din** Muhammad Saleh***
ABSTRAK
Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penegakan hukum selalu berpegang pada azas legalitas yang setiap perkara yang telah dimulai penyidikannya dan memenuhi alat bukti berkewajiban untuk melimpahkan perkara tersebut ke penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 KUHAP ayat (2) penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan setelah jaksa melakukan penelitian dan pemeriksaan dinyatakan lengkap maka perkara tersebut segera untuk di sidangkan ke Pengadilan. Namun dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative justice justru berhenti pada tahap penyidikan dalam hal bertentangan dengan sistem peradilan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP dan bertentangan dengan azas legalitas yang seharusnya masuk di penyidikan dan keluar di putusan atau eksekusi. Selain bertentangan dengan azas legalitas, restorative justice juga bertentangan dengan azas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) dimana yang seharusnya seseorang dikatakan bersalah atau tidak merupakan kewenangan hakim dimuka pengadilan namun pada Restorative justice pelaku harus mengakui kesalahannya di hadapan penyidik guna upaya untuk dilakukannya pengehentian penyidikan berdasarkan keadilan restorative justice tanpa mengabaikan pemulihan hak korban. Tujuan penelitian tesis ini (1) untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan kewenangan penghentian penyidikan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penaganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam kaitanya dengan Sistem Peradilan Pidana, (2) untuk mengetahui dan menjelaskan dampak yuridis penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan (3) mengetahui dan menjelaskan efektifitas penghentian penyidikan
berdasarkan restorative justice pada Kepolisian.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan asas, kaidah, norma maupun doktrin. Pendekatan ini juga dikenal oleh khalayak umum sebagai pendekatan atau penelitian hukum secara normatif. Tahap penelitian normatif ini dilaksanakan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu penelaahan terhadap rujukan atau sumber yang tertulis baik itu buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan


*Mahasiswa
**Ketua Komisi Pembimbing
***Anggota Komisi Pembimbing


iv



Kedudukan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penghentian Penyidikan dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana adalah sebagai perluasan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya penghentian penyidikan harus berdasarkan pada alasan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, penyidikan dihentikan oleh hukum yaitu dikarenakan nebis in idem, terdakwa meninggal dunia, perkaranya kedaluwarsa/vejaring, dan pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan. Berdasarkan Perpol No.8 Tahun 2021 landasan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud bertambah yaitu akibat “perdamaian”. Dampak yuridis pengentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif telah menerobos sistem legalitas formil yang terumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), afdoeing buiten process (penyelesaian perkara di luar pengadilan) erat kaitannya dengan pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia, serta berdampak positif pada perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penghentian penyidikan telah memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dikarenakan berdampak postif bagi pelaku, korban dan masyarakat. Pengentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif mempunyai kekuatan hukum mengikat karena termasuk kebijaksanaan Penyidik Kepolisian, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum demi terwujudkan kepastian hukum.
Disarankan polisi dalam melaksanakan Penaganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk lebih mempertimbangkan dengan bijaksana kualitas dari pada perkara yang akan diterapkan pengentian penyidikan dengan alasan keadilan restorative, supaya menimbulkan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat dan disarankan agar penyidik lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang telah memenuhi persyaratan baik formil dan materiil dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penaganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.




Kata Kunci: Penghentian Penyidikan, Restorative Justice

TERMINATION OF CRIMINAL INVESTIGATIONS BY PRIORITIZING RESTORATIVE JUSTICE (Research on the Legal Area of the Aceh Regional Police) Riski Ramadhan* Mohd. din** Muhammad Saleh*** ABSTRACT State police investigators of the Republic of Indonesia in terms of law enforcement always adhere to the principle of legality that every case whose investigation has begun and meets evidence is obliged to delegate the case to the prosecution as regulated in Article 8 of the Criminal Procedure Code paragraph (2) investigators submit case files to the public prosecutor. and after the prosecutor conducts research and the examination is declared complete, the case is immediately to be heard before the Court. However, with the National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 concerning Restorative justice, it actually stops at the investigation stage in terms of being contrary to the criminal justice system as regulated in the Criminal Procedure Code and contrary to the principle of legality which should be included in the investigation and out in the decision or execution. In addition to contradicting the principle of legality, restorative justice is also contrary to the principle of the presumption of innocence where what should be said that someone is guilty or not is the authority of the judge before the court but in Restorative justice the perpetrator must admit his guilt before the investigator in an effort to terminate the investigation. based on restorative justice without neglecting the restoration of the victim's rights. The purpose of this thesis research (1) is to identify and explain the position of the authority to terminate investigations based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Termination of Investigations Based on Restorative Justice in relation to the Criminal Justice System, (2) to identify and explain the juridical impact of termination of investigations based on restorative justice and (3) knowing and explaining the effectiveness of stopping investigations based on restorative justice at the Police. This study uses an empirical legal research approach (applied law research) by looking at how the implementation occurs in the field, namely seeing how a case that has begun its investigation must end at the investigation level based on Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Termination of Investigation based on Restorative Justice. *Postgraduate Student of Syiah Kuala Law School **The Head of Supervision Commission ***The Members of Commission vi The position of restorative justice based on Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Termination of Investigations in relation to the Criminal Justice System is an extension of the provisions of Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which in essence the termination of an investigation must be based on the reason that there is not enough evidence, the incident did not constitute a crime. In a criminal case, the investigation is terminated by law, namely because of nebis in idem, the defendant dies, the case expires/vejaring, and the revocation of the case which is a complaint offense. Based on Perpol No. 8 of 2021, the basis for stopping the investigation as referred to is increased, namely the result of "peace". The juridical impact of stopping investigations based on restorative justice has broken through the formal legality system formulated in the Criminal Code (KUHAP), the afdoeing buiten process (settlement of cases outside the court) is closely related to the reform of the criminal justice system in Indonesia, and has a positive impact on the realization of the principle of justice is simple, fast, and low cost. The termination of the investigation has provided justice, certainty, and benefit because it has a positive impact on perpetrators, victims and the community. Termination of an investigation based on restorative justice has binding legal force because it is at the discretion of the Police Investigator, and legal remedies cannot be taken to achieve legal certainty. It is recommended that the crime investigator in carrying out the termination of investigations based on restorative justice to consider more wisely the quality of the case to be applied to the termination of the investigation on the grounds of restorative justice, in order to create justice, certainty and benefit in the community and it is recommended that investigators prioritize a restorative justice approach in solving cases criminal offenses that have met both formal and material requirements in Perpol No. 8 of 2021 concerning Termination of Investigations Based on Restorative Justice. Keywords: Termination of Criminal Investigations, Restorative Justice