Electronic Theses and Dissertation

Status hukum KPK secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang tercantum dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU KPK yang berkaitan langsung dengan eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa KPK memang tidak diatur secara tegas. Wewenang yang diatur dalam UU KPK sebatas kewenangan KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana. Namum dalam praktiknya Jaksa KPK melakukan eksekutorial terhadap putusan inkracht, perbuatan ini tidak diatur dalam UU KPK, Jaksa yang diperbantukan menjadi pegawai KPK sebagai penuntut umum, tidak memiliki kewenangan eksekutorial atau melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk kewenangan Penuntut Umum sebagai eksekutor di KPK menurut peraturan perundang-undangan, dan akibat hukum eksekutor KPK menurut Undang-Undang Tipikor.
Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan melihat norma hukum dan kenyataan yang ada dalam praktek yang menyangkut eksistensi penuntut umum sebagai eksekutor pada KPK. Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah dokumen serta Undang-undang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, bentuk kewenangan yang dimiliki KPK dalam kewenangan atributif Komisi Pemberantasan Korupsi diatur pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU KPK, kewenangan mandat untuk melaksanakan putusan pengadilan Sesuai Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Sprin.PPP52/24/08/2014, Perintah pelaksanaan putusan pengadilan diberikan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan KPK No. 1 Tahun 2015. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak sinkron dengan kewenangan KPK yang dinyatakan pada UU KPK yang memberikan kewenangan penuntutan dan lainnya tanpa kewenangan melaksanakan putusan pengadilan. Oleh karena itu Peraturan KPK No.1 Tahun 2015 ini harus dibatalkan. Akibat hukum bagi eksekutor KPK dalam melaksanakan putusan pengadilan tidak sah dan akibatnya eksekusi batal demi hukum. Jaksa KPK memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak dalam kedudukan baru sebagaimana Undang-Undang KPK. Untuk saat ini belum ada akibat hukum yang timbul yang mengakibatkan eksekusi itu batal demi hukum, akan tetapi apa yang sudah dilaksanakan oleh Jaksa KPK dalam mengeksekusi putusan tindak pidana korupsi atas beberapa kasus perlu adanya penegasan dalam UU KPK atas kewenangan Jaksa KPK dalam mengeksekutor tindak pidana korupsi.
Disarankan legalitas Jaksa KPK perlu adanya penegasan yang konkret tugas dan fungsinya sebagai instansi penegak hukum berkaitan dengan tugasnya dalam eksekutor tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU KPK, supaya KPK memiliki kewenangan dalam rangka menanganai dan mengeksekusi tindak pidana korupsi, sehingga proses hukum dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti KUHAP. Diharapakan KPK dalam mengeksekusi putusan pengadilan seharusnya di masa yang akan datang dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah dari Kejaksaan, oleh sebab itu pada substansinya pengaturan kewenangan penuntut umum KPK harus dilakukan perubahan, atau eksekusi putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa dari kejaksaan yang mana KPK harus berkoordinasi pada saat pelaksanaan putusan pengadilan, agar perbuatannya tidak batal demi hukum.

Kata Kunci: Kewenangan, Penuntut Umum, Eksekutor KPK

The legal status of the KPK is expressly determined as a state institution that in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. The authority possessed by the KPK as stated in Articles 5 to 14 of the KPK Law which is directly related to the execution of court decisions by the KPK Prosecutor is not expressly regulated. The authority regulated in the KPK Law is limited to the KPK's authority in carrying out investigations, investigations, and prosecutions of criminal acts. However, in practice the KPK Prosecutor performs an executory of the inkracht verdict, this regulation is not regulated in the KPK act, the prosecutor who is seconded to a KPK employee as a public prosecutor, does not have the executory authority or carry out a decision with permanent legal force. This research aims to explain the legality of the Public Prosecutor as an executor in the KPK according to laws and regulations, and the consequences of the KPK executor law according to the Tipikor Law. The type of research used is juridical normative, by looking at legal norms and realities that exist in practice that concern the existence of public prosecutors as executors in the KPK. The data used is secondary and primary data. Data collection techniques with library research by studying documents and laws related to this research. Furthermore, the data is processed and analyzed with qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study show that, the form of legality owned by the KPK in the attribute authority of the Corruption Eradication Commission is regulated as Article 5 to 14 of Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, the authority of the mandate to carry out court decisions in accordance with the Warrant for the Implementation of Court Decision Number: Sprin.PPP52/24/08/2014, the order for the implementation of the court decision was given by the head of the Corruption Eradication Commission to the Prosecutor at the Commission. Eradication of Corruption, and Article 15 paragraph (2) of KPK Regulation No. 1 of 2015. However, this provision is not in sync with the authority of the KPK stated in Law No.30 of 2002 concerning the KPK which gives prosecution and other authorities without the authority to carry out court decisions. Therefore, KPK Regulation No.1 of 2015 must be canceled. The legal consequences for kpk executors in carrying out court decisions are not valid and as a result the execution is null and void. KPK prosecutors have duties, authorities, obligations, and rights in a new position as the KPK Law. For now there is no legal effect that arises that resulted in the execution is null and void, but what has been implemented by the KPK Prosecutor in executing corruption verdicts in some cases needs to be affirmed in the KPK Law on the authority of the KPK Prosecutor in executing corruption crimes. It is recommended that the legality of the KPK Prosecutor needs a concrete affirmation of its duties and functions as a law enforcement agency related to its duties in the executor of corruption crimes contained in Law No. 30 of 2002 concerning the KPK, so that the KPK has authority in order to win and execute corruption crimes, so that legal proceedings can be carried out in accordance with the provisions of laws and regulations such as the KUHAP. It is hoped that the KPK in executing court decisions should in the future be carried out using a Warrant from the Prosecutor's Office, therefore in substance the regulation of the authority of the KPK public prosecutor must be changed, or the execution of court decisions carried out by the Prosecutor of the prosecutor's office where the KPK must coordinate at the time of the implementation of the court decision, so that the action is not null and void. Keywords: Authority, Public Prosecutor, KPK Executor