Electronic Theses and Dissertation

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SUAMI YANG SAKIT MENTAL
(Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)
Shintya Netria Putri
Dr. Darmawan, S.H., M.Hum.
Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum.
Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan gugatan yang tidak diterima oleh hakim, seperti dalam Putusan Nomor:130/Pdt.G/2020/MS-Lgs Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa menyatakan gugatan pembagian harta bersama oleh Penggugat tidak dapat diterima karena tergugat telah ditetapkan berada di bawah pengampuan Penggugat dan belum dilakukan pencabutan.
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap tergugat di bawah pengampuan. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak penggugat terhadap harta bersama dengan tergugat di bawah pengampuan. Untuk mengetahui upaya hukum untuk melindungi hak penggugat terhadap harta bersama yang dikuasai oleh tergugat di bawah pengampuan.
Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan (field research) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan objek penelitian.
Pengaturan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap tergugat dengan gangguan jiwa yaitu diatur pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami istri masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang para pihak tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Perlindungan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap tergugat di bawah pengampuan dalam Putusan Nomor:130/Pdt.G/2020/MS-Lgs tidak berjalan optimal karena gugatan pembagian harta bersama oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasannya Tergugat ditetapkan berada di bawah pengampuan Penggugat dan belum dilakukan pencabutan atas penetapan tersebut, sehingga penggugat tidak bisa memperoleh haknya atas harta bersama pasca perceraian. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat untuk memperoleh haknya terhadap harta bersama yang dikuasai oleh tergugat atau mantan suaminya dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/ 2020/MS.Lgs yaitu mengajukan pencabutan penetapan di bawah pengampuan, mengajukan sita jaminan terhadap harta bersama, mengajukan kembali permohonan pembagian harta bersama ke Mahkamah Syar’iyah, dan mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan.
Disarankan kepada Penggugat untuk mengajukan pencabutan di bawah pengampuan mantan suaminya agar dapat mengajukan kembali gugatan pembagian harta Bersama. Kepada Kuasa Hukum Penggugat agar mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta bersama. Kepada Majelis Hakim agar lebih teliti dalam menangani perkara terutama dalam gugatan perceraian.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta Bersama, Perceraian

LEGAL PROTECTION AGAINST JOINT PROPERTY POST DIVORCE TO MENTALLY ILL EX-HUSBAND (Research Study at the Syar'iyah Court of Langsa City) Shintya Netria Putri Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum. Article 37 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage states that if the marriage is dissolved due to divorce, the joint assets are regulated according to their respective laws. However, the lawsuit for the distribution of joint assets contained several lawsuits that were not accepted by the judge, such as in Decision Number: 130/Pdt.G/2020/MS-Lgs. The judge of the Syar'iyah Court of Langsa City stated that the claim for the distribution of joint assets by the Plaintiff could not be accepted because The defendant has been determined to be under the custody of the Plaintiff and has not been revoked. The purpose of writing this thesis is to find out the legal arrangement for the distribution of joint property due to divorce against the defendant under guardianship. To find out the legal protection of the plaintiff's rights to joint property with the defendant under custody. To find out the legal efforts to protect the rights of the plaintiff against the joint property controlled by the defendant under guardianship. The legal research used is empirical juridical which consists of field research conducted through a series of interviews with respondents and informants related to the object of research. The legal arrangement for the distribution of joint property as a result of divorce for defendants with mental disorders is regulated in Article 37 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 97 of the Compilation of Islamic Law which states that each husband and wife are entitled to one-half of the joint property as long as the parties are not specified otherwise in the marriage agreement. The legal protection of the distribution of joint assets due to divorce against the defendant under the guardianship of Decision Number: 130/Pdt.G/2020/MS-Lgs did not run optimally because the claim for the distribution of joint property by the Plaintiff was declared unacceptable on the grounds that the Defendant was determined to be under the custody of the Plaintiff. and the stipulation has not been revoked, so that the plaintiff cannot obtain his rights to joint property after the divorce. Legal remedies that can be taken by the plaintiff to obtain their rights to the joint property controlled by the defendant or her ex-husband in case Number 86/Pdt.G/2020/MS.Lgs are to file for revocation of the stipulation under guardianship, file for security confiscation on joint property, file return the application for the distribution of joint assets to the Syar'iyah Court, and submit a request for execution of the decision. It is recommended to the Plaintiff to file for revocation under the supervision of her ex-husband in order to re-file the lawsuit for the distribution of joint assets. To the Plaintiff's attorney to file a request for a security confiscation of the joint property. To the Panel of Judges to be more careful in handling cases, especially in divorce claims. Keywords: Legal Protection, Joint Assets, Divorce