Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYATRNKOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARANRNUNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
Pengarang
Nila Sari - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Syarifuddin - 195812311989031018 - Dosen Pembimbing I
Muhammad Insa Ansari - 197707122008121001 - Dosen Pembimbing I
Zahratul Idami - 197012081997022001 - Penguji
Adwani - 195912311989031017 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
2003201010068
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S2) / PDDIKTI : 74101
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Program Studi Magister Ilmu Hukum., 2022
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH TERHADAP ANGGARAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
Nila Sari*
Syarifuddin**
Muhammad Insa Ansari***
ABSTRAK
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu pengawasan anggaran pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat dibutuhkan karena menyangkut kepentingan hidup masyarakat yaitu pelayanan kesehatan. fungsi pengawasan terhadap pelayanan kesehatan masyarakat oleh DPRK Banda Aceh yang belum efektif. Hal ini dikarenakan kesediaan fasilitas puskesmas atau rumah sakit masih kurang. Faktanya saat ini pelayanan kesehatan masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan dalam memastikan dan bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi pengawasan DPRK Banda Aceh terhadap anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan fungsi pengawasan DPRK Banda Aceh terhadap anggaran pelayanan kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab fungsi pengawasan DPRK Banda Aceh terhadap anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Metode penelitian yang digunakan adalah adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer berupa wawancara dengan responden dan informan. Adapun data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang, buku-buku dan literatur lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini. Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskripstif kualitatif yaitu berupa penjelasan dengan kata-kata.
Hasil penelitian diketahui bahwa yang menyebabkan pelayanan kesehatan belum efektif dikarekan tidak optimalnya pengawasan dan tanggung jawab DPRK Banda Aceh dalam pengawasan yang dilakukan. Dalam praktiknya DPRK Banda Aceh tidak bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengawasan untuk pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat belum berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRK Banda Aceh terhadap anggaran pelayanan kesehatan masyarakat adalah dengan mendengar dari dinas kesehatan saja. Tanggung jawab DPRK banda Aceh dalam pengawasan untuk pelayanan kesehatan sudah berjalan dengan baik, hanya saja belum efektif.
Disarankan kepada DPRK Banda Aceh agar dapat mengatasi pelayanan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan pengawasan agar tepat sasaran. Disarankan kepada dinas kesehatan agar laporan yang disampaikan kepada DPRK Banda Aceh agar lebih akurat lagi, sehingga pengawasan pelayan kesehatan yang didapatkan oleh masyarakat tersalurkan dengan baik.
Kata kunci: Fungsi Pengawasan, DPRK Banda Aceh, Pelayanan Kesehatan
SUPERVISION FUNCTIONS OF THE CITY OF BANDA ACEH PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL ON THE BUDGET FOR PUBLIC HEALTH SERVICES Nila Sari* Syarifuddin** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRACT The Banda Aceh City Council of Representatives has the right and obligation to supervise public health services. One of the supervision of the public health service budget that is very much needed because it involves the interests of people's lives, namely health services. the ineffective function of supervising public health services by the Banda Aceh DPRK. This is because the availability of puskesmas or hospital facilities is still lacking. The fact is that currently public health services are still far from what is expected in ensuring and being responsible for public health services. This study aims to determine and analyze the function of the Banda Aceh DPRK on the budget for public health services, to identify and analyze the obstacles to the Banda Aceh DPRK function on the public health service budget and to identify and analyze the responsibility of the Banda Aceh DPRK oversight function on the public health service budget. The research method used is an empirical juridical method with a sociological juridical approach. With primary data sources in the form of interviews with respondents and informants. The secondary data obtained from the Act, books and other literature related to this research. The data in this study were analyzed descriptively qualitatively in the form of an explanation with words. The results of the study found that the reason for the ineffectiveness of health services was the lack of optimal supervision and responsibility of the Banda Aceh DPRK in the supervision carried out. In practice the Banda Aceh DPRK is not fully responsible for health services, so public health services have not been running well. The supervision carried out by the Banda Aceh DPRK on the public health service budget is only by hearing from the health office. The responsibility of the Banda Aceh DPRK has been running well, it's just not yet effective. It is recommended to the Banda Aceh DPRK in order to overcome public health services by increasing supervision so that it is right on target. It is recommended to the health office that the reports submitted to the Banda Aceh DPRK are more accurate, so that the health services obtained by the community are distributed properly. Keywords: Supervision Function, Banda Aceh DPRK, Health Services
PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN, LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN DALAM PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH) (Mardiana, 2017)
PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TERHADAP PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN (Khasnan Rafiqa, 2023)
PERAN LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM MENINGKATKAN PUBLIC TRUST (M. NUR AKHYAR, 2023)
PENGARUH KUALITAS ANGGARAN DAN PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP KEEFEKTIFAN PENGAWASAN ANGGARAN (STUDI EMPIRIS PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH ) (Rizki Hafnida, 2024)
KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DI BANDA ACEH TEMA : ARSITEKTUR NEO-VERNAKULAR (Indra Kurniawan, 2024)