Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a). bantuan medis dan b). bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Anak korban tindak pidana pemerkosaan bukan hanya saja menderita kerugian materil tetapi juga menderita kerugian immateril yang pada dasarnya sulit untuk dilakukan pemulihan kembali. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melakukan pemenuhan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan, namun pada kenyataannya pemenuhan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan di Aceh itu pemenuhannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pemenuhan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis terhadap anak korban jarimah (tindak pidana) pemerkosaan di Aceh, dan untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis terhadap anak korban jarimah (tindak pidana) pemerkosaan di Aceh.
Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiologis, data dalam penulisan skripsi ini didapatkan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psikososial terhadap anak korban jarimah (tindak pidana) pemerkosaan tidak dilakukan oleh LPSK, melainkan untuk pemenuhannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh. Hambatan yang dihadapi antara lain: birokrasi yang berjenjang, biaya perawatan untuk korban pemerkosaan tidak ditanggung BPJS, masih kurangnya edukasi dan pengetahuan masyarakat, kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dan belum semua jaksa yang menangani perkara anak sudah memiliki sertifikasi jaksa anak.
Disarankan adanya program sosialisasi dan edukasi kepada masayarakat, peningkatan pembinaan mutu, kualitas, dan kuantitas SDM, dan diperlukannya birokrasi sederhana.

Tidak Tersedia Deskripsi