Electronic Theses and Dissertation

Perjanjian sewa menyewa merupakan akad yang dibolehkan dalam fiqh muamalah, yang dikenal dengan akad ijarah, yaitu akad yang digunakan terhadap suatu transaksi yang memberi hak kepemilikan manfaat suatu barang atau jasa kepada seseorang dalam masa waktu tertentu dengan disertai pemberian sejumlah imbalan atau harga yang harus dibayar terhadap objek yang diambil manfaatnya. Penetapan harga terhadap suatu barang atau jasa yang disewakan harus ditentukan dan disepakati di awal perjanjian. Perjanjian yang disepakati dan telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya, maka harus dipenuhi dengan baik, tidak boleh adanya perubahan sebelah pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, hal ini dilarang dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan ketentuan dalam QS. Al-Maidah: 1.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaturan hukum sewa menyewa (ijarah), ketentuan tentang perubahan harga sewa sepihak setelah adanya penetapan dan kesepakatan, serta menjelaskan wanprestasi yang terdapat di dalam perjanjian yang mengalami perubahan sepihak setelah adanya penetapan dan kesepakatan .
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang. Adapun sumber data diperoleh dari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tekni pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survey book atau liberary research. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisa secara kualitatif dengan memakai instrument analisis induktif.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan sewa menyewa diatur dalam Islam yaitu dalam akad ijarah, dimana pengaturan tentang ijarah terdapat di dalam Al-Qur’an, Hadist dan Ijma’. Perubahan harga sewa sepihak dalam perjanjian sewa menyewa tidak dibolehkan, dalam konsep ijarah perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak sangat dilarang, terkait objek yang disewakan harus jelas waktu, bentuk manfaatnya dan juga harga (ujrah) yang harus dibayarkan. Perubahan harga sepihak merupakan salah satu bentuk wansprestasi, di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya dengan baik, adanya pelanggaran perjanjian yang telah ditetapkan terdahulu, sehingga dapat mengakibatkan hak salah satu pihak tidak terpenuhi dengan baik.

The lease agreement is one of the agreements allowed in muamalah fiqh, known as an ijarah contract, which is a contract used for a transaction that gives ownership rights to the benefits of an item/service within a certain time accompanied by the provision of a number of rewards or the price to be paid to the object to be used. Pricing for goods or services that are leased must be determined and agreed at the beginning of the agreement. The agreement that is agreed upon and has fulfilled all the pillars and conditions, must be fulfilled properly, there should be no change on one side of the party without the consent of the other party, this is prohibited in article 1338 of the civil code and the provisions in the QS. Al-Maidah (1). This study aims to explain the legal arrangements for leasing (ijarah), provisions regarding unilateral changes in rental prices after the stipulation and agreement, and explain the default contained in the agreement which underwent unilateral changes after the stipulation and agreement. This research is a normative juridical research with a concept approach, a case approach, and a law approach. The data source techniques were obtained from secondary data using primary and secondary legal materials. The data collection technique used is the survey book or library research method. The data obtained from the research will be analyzed qualitatively using an inductive analysis instrument. The results of this study state that the terms of the lease are regulated in Islam, namely in the ijarah agreement, where the arrangement is contained in the Qur'an, Hadith and Ijma'. Changes in the rental price unilaterally in the lease agreement are not allowed, in the concept of ijarah actions that can harm one party are strictly prohibited, regarding the object being leased it must be clear on the time, form of benefit and also the price (ujrah) to be paid. Unilateral price changes are a form of default, where one party does not fulfill its performance properly, there is a violation of the agreement that has been previously determined, so that it can result in the rights of one party not being properly fulfilled. It is suggested to the public to understand more about what will be agreed and what provisions must be implemented in the agreement that has been made. In leasing an object, it is expected that the community will follow the standards set by the government, where there are provisions regarding increasing the rental price and must not pass these provisions because it can harm other parties. Keywords: Price Change, Agreement, Ijarah