Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MENCANTUMKAN LABEL HALAL T…

Muhammad Farhan Husni

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan juga pasal 34 huruf a dan j Qanun No 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha mengajukan sertifikasi untuk produk yang belum bersertifikasi halal. Namun pada kenyataannya masih ditemukan produk-produk roti yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Penulisan skri…

PELAKSANAAN PERALIHAN ASURANSI KEBAKARAN KONVENSIONAL MENJADI SYARIAH (SUATU …

Cinta Dea Sajida

POJK No. 67 Tahun 2016 mengatur tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, yang berisi tentang kewajiban perusahaan asuransi untuk memberitahukan kepada pemegang polis tentang peralihan asuransi konvensional menjadi syariah. PT BRI Asuransi Indonesia Kantor Cabang Aceh merupakan perusahaan asuransi yang melakukan peralihan asuransi konvensional menjadi syariah. Namun dalam prakteknya, saat melakukan peralihan polis menjadi syarih, perusahaan ini melaksanakan peralihan tanpa …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN MERKURI …

MUHAMMAD ADJIE SAIDIL

Pasal 7 a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang menjual produk kosme…

TANGGUNG JAWAB JASA PENGANGKUTAN BARANG KARGO TERHADAP KERUSAKAN BARANG MILIK…

AHMAD FADHIL IZDIHAR

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Dalam pelaksanaan layanan jasa pengangkutan barang PT. Buraq Caesar Kargo, terdapat konsumen yang mengalami kerusakan pada barang kargo mereka dan mengajukan klaim ganti kerugian kepada pelaku usaha. Penuli…

PENJATUHAN UQUBAT TA’ZIR PENJARA TERHADAP PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN ANAK (…

RAMA GUNAWAN

ABSTRAK Rama Gunawan, 2023 Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta'zir menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara pal…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN INFUS WHITENING YANG DILAKUKAN OLEH B…

Mutiara Fika

Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik bidan, berdasarkan ketentuan di atas bidan hanya melakukan tindakan pelayanan terkait dengan kesehatan ibu dan pelayanan kesehatan anak. Dalam praktiknya, Klinik kecantikan menggunakan tenaga bidan untuk tindakan infus whitening, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan per…

WANPRESTASI TERHADAP HAK UPAH PELATIH DALAM PERJANJIAN KEPELATIHAN (SUATU PEN…

CUT MAHARANI AZZURRA

Dalam Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan terdapat dua jenis perjanjian untuk melakukan perkerjaan yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya menerima upah dan perjanjian pemborongan, dalam hubungnan hukum antara pelatih dengan klub sepak bola dituangkan dalam bentuk perjanjian namun kenyataan yang terjadi meskipun telah dibuat suatu perjanjian antara klub sepak bola dengan pelatih, masih ada penyimpa…

SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN KETENTUAN P…

PUTRI AYU MAHRANI

ABSTRAK Putri Ayu Mahrani, 2024 SISTEM PEMASARAN FLASH SALE PADA LIVE APLIKASI TIKTOK ERDASARKAN KETENTUAN PREDATORY PRICING DALAM UNDANG-UNDANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PER-SAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl. (v, 92), pp., bibl. Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M. Larangan praktik predatory pricing terdapat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pers…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ACEH

FATHYA SALSABILA

ABSTRAK FATHYA SALSABILA (2024) Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga para pihak harus memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Salah satu kewajiban Pemerintah Aceh dalam perjanjian ini adalah melakukan pembay…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PRODUK YANG TIDAK BENAR OLEH ENDORSER ME…

ANNISA KEMALA PUTRI NASUTION

Ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur pasal 8 ayat 1 huru F menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,keterangan,iklan atau promosi penjualan barang dan jasa. Namun dalam kenyataanya terdapat iklan produk yang tidak benar yang dipromosikan oleh endorser pada jual beli secara online. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan konsumen atas iklan produ…


    SERVICES DESK