PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYA…
Kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadi perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Pada penelitian yang dilakukan terdapat fakta di wilayah hukum Mahkamah Sya…
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NABIRE TENTANG DISPENSASI KAWIN (NOMOR 1…
Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan minimal 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dimana sebelumnya, batas usia perkawinan perempuan adalah 16 tahun. Diikuti dengan perubahan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang memuat syarat fo…
PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALI DALAM PENYELESAIAN KONFLI…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahir melalui proses panjang, rumit, dan penuh dinamika. Hadirnya UUPA menjadi titik balik untuk membangun Aceh yang lebih maju dan sejahtera. Keyakinan itu sangat beralasan mengingat materi muatan UUPA yang sangat lengkap meliputi aspek pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya, hingga adat istiadat. UUPA telah dinyatakan sebagai lex specialis bagi Aceh. Namun, dalam implementasinya, UUPA seringkali mengalami konflik norm…
- Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH SECARA SEPIHAK (PENELITIA…
Penelitian ini membahas tentang praktik pemutusan perjanjian sewa rumah secara sepihak oleh pemilik rumah di Gampong Kota Baru, Banda Aceh. Dalam perjanjian sewa menyewa, kedua belah pihak seharusnya terikat oleh kesepakatan yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat, tidak dapat dibatalkan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, dan harus dilak…