Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK DALAM RANGKA PEME…

ZIKRILLAH

Wilayah Kecamatan Darussalam sering mengalami pemadaman listrik karena adanya upaya pemeliharaan jaringan oleh pihak PLN. Persero ULP Syaiah Kuala. Hal ini membuat keluhan dikalangan konsumen listrik seperti masyarakat yang memiliki usaha percetakan terhadap kinerja pihak PLN dalam pemadaman. Dalam Undang-Undang Pelindungan Perlindungan Konsumen sudah ditetapkan bahwa konsumen seharusnya mendapatkan hak atas informasi. Namun pada realitanya pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN tidaklah mem…

KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUK DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN (SUAT…

SYUHADA MATIN FAJAR

Dalam dunia bisnis dikenal induk perusahaan dan anak perusahaan hal ini ditulis dalam UU no 40 tahun 2007 tentang PT demikian pula UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda dan PP 54/2017 tentang BUMD, namun dalam kedua undang-undang itu tidak diatur dengan tegas tentang kewajiban anak perusahaan dan induk perusahaan. Hal ini menimbullkan pertanyaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan induk yang ikut berperan dalam beroperasinya anak-anak terutama dalam kaitannya dengan anak perusahaannya yang s…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI…

YOHANNA HANIRA

ABSTRAK Yohanna Hanira, 2022 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Balai Besar POM Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61) pp.,bibl.,app Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Pada era globalisasi saat ini fenomena yang terjadi yaitu masalah peredaran dan penggunaan masker wajah organik tanpa izin edar BPOM. Masker yang dijual tidak disertai informasi yang jelas, bertentangan dengan Pasal 4 hu…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT PELAYARAN RUTE B…

HADYAN SEPNIKA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KAPAL LAUT PELAYARAN RUTE BANDA ACEH-SABANG “Hadyan Sepnika” “Teuku Ahmad Yani” “Mujibussalim” ABSTRAK Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menetapkan bahwa, “Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Kenyataannya, alat-alat keselamatan pelayaran seperti sekoci, baju pelampung, rakit penolong, radio…

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT USAHA DI BANK PERKREDITAN RA…

M. HAIKAL

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diketahui bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat antara lain melalui Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Dalam perjanjian kredit mencakup kewajiban nasabah peminjam dana atau pihak yang dibiayai melunasi kreditnya. Namun di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa Nasabah yang telah melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pem…

PELAKSANAAN KONVERSI KOPERASI SIMPAN PINJAM KE KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEM…

PUTRI HUMAIRA

Pemerintah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dengan lahirnya Qanun tersebut seluruh lembaga keuangan yang berada di Aceh harus menggunakan sistem syariah, hal ini berlaku terhadap koperasi simpan pinjam. Karena koperasi simpan pinjam merupakan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah sebagimana diatur dalam Pasal 7 Qanun tersebut. Di Kota Banda Aceh koperasi Simpan Pinjam yang telah melakukan konversi baru berjumlah 54 koperasi dari 386 kop…

PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (L/C) DALAM PERJAN…

FARHAN ALFARIZZI

PT Pelabuhan Indonesia Regional I dan ZPMC Shanghai menggunakan metode pembayaran L/C dalam transaksi impor barang. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat di dalam perjanjian Letter of Credit pada PT Pelabuhan Indonesia Regional I yang dimana perjanjian ini harus dihormati para pihak. Namun dalam transaksi L/C oleh PT Pelabuhan Indonesia Regional I mengalami kendala yaitu terjadinya kesalahpahaman antara pembeli dengan penjual yang menyebabkan tertundanya pencairan L/…

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KO…

HAZRINA ROSANDY

PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH DALAM PROSES KONVERSI BANK MANDIRI KONVENSIONAL KE BANK SYARIAH MANDIRI DI BANDA ACEH Hazrina Rosandy Sanusi Teuku Ahmad Yani ABSTRAK Pada akhir tahun 2018, pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (selanjutnya disingkat Qanun Aceh LKS). Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh LKS menyatakan lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip syariah, sehingga seluruh lembaga keuangan yang…

KERJASAMA DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN PERUBAHAN NAMA KEPEMILIKAN KEND…

Ramazana

Penyelenggaraan usaha pengangkutan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. Pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun bagi perorangan yang menyediakan jasa angkutan umum harus bergabung dalam perusahaan pengangkutan dan mengatur hub…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGISIAN DATA BIDANG USAHA DALAM SISTEM ADMINISTRA…

Syarifah Fitri Sarah

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPT 2007, menegaskan bahwa dalam anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Adapun maksud dan tujuan kegiatan perseroan di kelompokkan dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020 atau KBLI 2020, sehingga perseroan yang sebelumnya telah memiliki legalitas harus menyesuaikan maksud dan tujuan anggaran dasarnya kembali dengan KBLI 2020 untuk memperoleh nomor ind…


    SERVICES DESK