Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUK DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN (SUAT…

SYUHADA MATIN FAJAR

Dalam dunia bisnis dikenal induk perusahaan dan anak perusahaan hal ini ditulis dalam UU no 40 tahun 2007 tentang PT demikian pula UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda dan PP 54/2017 tentang BUMD, namun dalam kedua undang-undang itu tidak diatur dengan tegas tentang kewajiban anak perusahaan dan induk perusahaan. Hal ini menimbullkan pertanyaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan induk yang ikut berperan dalam beroperasinya anak-anak terutama dalam kaitannya dengan anak perusahaannya yang s…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGG…

FAYYAD RIZKI ANANDA

ABSTRAK Fayyad Rizki Ananda, 2022 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGGAM BERMEREK IPHONE BEKAS REKONDISI (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,66) pp.,bibl.,app Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang be…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI LAPTOP BUKAN BARU MELALUI IN…

ALTAF RUSJDY

Pasal 4 angka (3) dan (4) Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Namun dalam pelaksanaannya kondisi yang dilapangan terjadi terhadap jual beli barang bukan baru melalui instagram masih sering terjadi pelanggaran pelanggaran terhadap hak konsume…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI…

YOHANNA HANIRA

ABSTRAK Yohanna Hanira, 2022 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Balai Besar POM Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61) pp.,bibl.,app Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Pada era globalisasi saat ini fenomena yang terjadi yaitu masalah peredaran dan penggunaan masker wajah organik tanpa izin edar BPOM. Masker yang dijual tidak disertai informasi yang jelas, bertentangan dengan Pasal 4 hu…

TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN RNTERHADAP PENUMPANG YANG DIRUGIKAN RNKA…

CUT ISRAVIANA RIZQYA

ABSTRAK CUT ISRAVIANA RIZQYA, TANGGUNG JAWAB MASKAPAI 2022 PENERBANGAN ACEH TERHADAP PENUMPANG YANG DIRUGIKAN KARENA KETERLAMBATAN PENERBANGAN (Suatu Penelitian Pada PT. Lion Grup Cabang Banda) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii.68) pp., bibl., tabl. Rismawati, S.H., M.Hum Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menyebutkan mengenai pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMARNBARANG YANG MENDERITA KERUGIAN DALAMRNL…

HASRA DIANA

ABSTRAK Hasra Diana, 2022 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA BARANG YANG MENDERITA KERUGIAN DALAM LAYANAN EKSPEDISI PT GLOBAL JET EXPRESS (PT J&T EXPRESS) BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp., bibl., tabl., app. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 88 KUHD menyatakan bahwa ekspeditur bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang-barang setelah pengiriman barang yang disebabkan oleh kesalahan atau kurang hati-hati oleh p…

PELAKSANAAN ROYA HAK TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDO…

QASHDINA FRISCHA

ABSTRAK QASHDINA FRISCHA PELAKSANAAN ROYA HAK 2020 TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANDA ACEH (Suatu Penelitian di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56)., pp., tabl., bibl. Susiana, S.H., M.H. Salah satu jaminan yang diserahkan debitur dalam perjanjian kredit adalah jaminan Hak Tanggungan.Apabila kredit lunas, jaminan Hak Tanggungan akan hapus dengan melakukan proses roya Hak Tanggungan.Kreditur mengembal…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN OLAHAN BEKU YANG TIDAK ME…

Nadia Ramdayani

Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, akan tetapi masih ditemukan produk makanan olahan beku yang beredar tanpa adanya informasi komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Tujuan penelitian ini untuk me…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 07/PDT.G/2016/P…

GRAHANA JUMAWAL

ABSTRAK GRAHANA JUMAWAL, 2022 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 07/PDT.G/2016PN.JKT.SEL TENTANG SURAT PERJANJIAN ANTARA PT. TIMAH DAN PT. SOMIT TRAKONAD Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 55) pp, bibl, app (Wardah,S.H.,M.H.,LL.M.) Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, men…

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA BECAK KONVENSIONAL T…

PUTRI ZAHARA PHONNA

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang Perbuatan Melanggar Hukum, dalam Pasal tersebut dikatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Meski perbuatan dan sanksi tersebut telah diatur, tetapi pelaku usaha becak konvensional yang melakukan perbuatan melawan hukum masih ditemukan di Kota Banda Aceh ini, khususnya di penyeberangan Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Ac…


    SERVICES DESK