Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Fayyad Rizki Ananda,

2022


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGGAM BERMEREK IPHONE BEKAS REKONDISI (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh).
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,66) pp.,bibl.,app

Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai
keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.
Fenomena yang sedang terjadi yaitu masalah pemalsuan produk iPhone bekas yang daur ulang atau rekondisi yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan tidak memberikan informasi yang jelas mengenai status barang sehingga terjadinya kegagalpahaman baik antar pelaku usaha maupun konsumen.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan hukum dan pengawasan terhadap peredaran iPhone bekas rekondisi, menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan dalam transaksinya dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan.
Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan, penelitian kepustakaan dengan mengkaji
atau mempelajari aturan perundang-undangan, buku, jurnal, makalah, dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengaturan dan pengawasannya iPhone bekas rekondisi harus mengikuti ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak mengesampingkan hak-hak konsumen dengan memberikan informasi yang terbuka secara lengkap atas barang tersebut sesuai
dengan Pasal 8 ayat (2) UUPK, bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen yaitu konsumen berhak menuntut ganti rugi sebesar kerugian yang dialami konsumen yang diatur dalam Pasal 23 UUPK, dan untuk tanggung jawab pelaku usaha dapat berupa tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab kerugian atas pencemaran dan tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen berdasarkan Pasal 19 UUPK.
Disarankan kepada Disperindag Aceh agar melakukan pengawasan dan
pembinaan yang tegas terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan yang ada seperti memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal (20), dan Pasal 25 UUPK. Kepada pelaku usaha diharapkan dalam pemasaran produknya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan memperhatikan hak-hak konsumen.

Tidak Tersedia Deskripsi