Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

LEGAL PROTECTION AGAINST PERSONAL DATA BREACHES IN MARKETPLACES (A COMPARATIV…

Chairunnisa

Kasus kebocoran data pribadi marketplace di Indonesia seringkali menemui jalan buntu karena ketidakjelasan hukum dan kebingungan mekanisme penyelesaian masalah dari pemerintah. Akibatnya, pelanggaran data pribadi cenderung meningkat dan menimbulkan kerugian material maupun immaterial bagi konsumen yang terkena dampak. Selain itu, sistem perlindungan data konsumen masih lemah dan membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah. Skripsi ini bertujuan untuk membahas perbandingan perlindungan huk…

TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG MELALUI MEDIA ONLINE RN(SUATU PENELITI…

M. Ihtiramuddin

Di dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).…

KEWAJIBAN PERUSAHAAN INDUK DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN ANAK PERUSAHAAN (SUAT…

SYUHADA MATIN FAJAR

Dalam dunia bisnis dikenal induk perusahaan dan anak perusahaan hal ini ditulis dalam UU no 40 tahun 2007 tentang PT demikian pula UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda dan PP 54/2017 tentang BUMD, namun dalam kedua undang-undang itu tidak diatur dengan tegas tentang kewajiban anak perusahaan dan induk perusahaan. Hal ini menimbullkan pertanyaan, bagaimana tanggung jawab perusahaan induk yang ikut berperan dalam beroperasinya anak-anak terutama dalam kaitannya dengan anak perusahaannya yang s…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PELAKSANAAN REPARASI KORBAN PELANGGARAN …

Amalia Mukhtar

Sebagai daerah transisi konflik senjata, Pemerintah Aceh memiliki peran dan dan tanggung jawab untuk penyelesaian kasus dan pemenuhan hak korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Pada tahun 2013 pemerintah Aceh telah melahirkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Salah satu hasil kerja KKR Aceh adalah rekomendasi KKR Aceh tentang hak reparasi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh. Sampai dengan tahun 2021 KKR Aceh telah menyerahkan data s…

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEHRNNOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PROG…

RIZKY MAULIZAR

Bahwa berdasarkan Perwal Nomor 40 Tahun 2019 adalah dasar penerapan program e-kinerja yang digunakan untuk mengukur prestasi kinerja ASN yang disertai dengan pemberian remunerasi. namun pada faktanya masi ada ASN yang melanggar displin seperti duduk diwarung kopi saat jam kerja. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui penerapan program e-kinerja di DLHK3; untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap ASN yang melanggaar disiplin; dan mengetahui factor pendukung dan penghambat e-kinerja di DLHK3 …

PEMINDAHAN NARAPIDANA ANAK DARI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KE LEMBAGA PEM…

HERNANDO AGUSTIAWAN

ABSTRAK Hernando Agustiawan, 2022 Ainal Hadi, S.H., M. Hum Berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Narapidana Anak menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pada Pasal 86 ayat (1) mengamanatkan bahwa apabila Anak telah berumur 18 (delapan belas) tahun namun belum selesai menjalani masa pidananya, maka Anak dipindahkan ke Lapas Pemuda. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa jika Anak telah berumur 21 (du…

TINDAK PIDANA PENADAHAN RN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGER…

M. IQBAL ALWANSYAH

ABSTRAK M. IQBAL ALWANSYAH, (2022) TINDAK PIDANA PENADAHAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 67) pp.,bibl.,tabl (Mahfud, S.H., LL. M.) Berdasarkan 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau meny…

IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEHRNNOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG PROG…

RISKY FIRDAUS

Bahwa berdasarkan Perwal Nomor 40 Tahun 2019 adalah dasar penerapan program e-kinerja yang digunakan untuk mengukur prestasi kinerja ASN yang disertai dengan pemberian remunerasi. namun pada faktanya masi ada ASN yang melanggar displin seperti duduk diwarung kopi saat jam kerja. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui penerapan program e-kinerja di DLHK3; untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap ASN yang melanggaar disiplin; dan mengetahui factor pendukung dan penghambat e-kinerja di DLHK3 …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SU…

Shintya Netria Putri

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN TERHADAP BEKAS SUAMI YANG SAKIT MENTAL (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa) Shintya Netria Putri Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Dr. Iman Jauhari, S.H.,M.Hum. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Namun gugatan pembagian harta bersama tersebut terdapat beberapa permohonan guga…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KORBAN AKIBAT KERUSAKA…

Meyza Shafira

Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan bahwa Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraandan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).…


    SERVICES DESK