Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TE…

Faisal

PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG TELAH PENSIUN Faisal* Iskandar A. Gani** Mahfud* ABSTRAK Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak untuk mendapatkan tunjangan hari tua dan hak-haknya yang lain sebagai PNS, menegenai hal ini diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan salah satu penyebab dari pemberhentian secara tidak horm…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 83/PID.SUS/2018/PN. TR…

Syarifah Yana Aprilla

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 83/Pid.Sus/2018/Pn.Trg tentang pencabulan terhadap anak didik yang dilakukan oleh guru. Dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa terdakwa Eka Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Namun kenyataannya majelis hakim menjatuhi putusan yang tidak sesuai terhadap …

THE APPLICATION OF THE HARDSHIP RULE UNDER THE UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNA…

FIKRI FAROKHI.SKD

The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (selanjutnya disebut UPICC) merupakan soft law yang menawarkan berbagai asas hukum yang dapat menjadi pilihan hukum bagi para pelaku kontrak internasional. Ada dua jenis prinsip yang cenderung serupa tetapi memiliki substansi yang berbeda. Prinsip-prinsip ini adalah hardship dan force majeure. Hardship adalah prinsip dalam kontrak yang ditawarkan sebagai alternatif yang lebih modern daripada force majeure. Meskipun telah meratifika…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL …

HAIDAR NAUFAL ZAKKY

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional dan internasional. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika perantara sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan dan menyebarkan bisnis narkotikanya. Dalam perkara pelaku sebagai perantara sendiri telah diatur dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-unda…

TINDAK PIDANA MERAMPAS KEMERDEKAAN ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YAN…

DOPI PRANATA

Pasal 333 Ayat (1) KUHP yang mengatur barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun. Selanjutnya Pasal 333 Ayat (3) KUHP berbunyi jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, ia dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun. Namun dalam kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang tindak pidana tersebut masih saja terjadi dan bahkan dilakukan …

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK MELALUI JALUR NONLITIGASI R…

RAFIQA TUSSALIMAH

Berdasarkan Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000.00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Walaupun UU Ketenagalistrikan sudah menerapkan regulasi tersebut, akan tetapi aksi tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah Calang masih diselesaikan melalui jalur no…

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAT…

CUT AZZUHRA FADHILAH

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya. Provinsi Aceh sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap member…

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK…

Maghfirah Pancari Fadillah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahum dan…

TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN…

NAZIRA MAULANDA

ABSTRAK NAZIRA MAULANDA, 2022 TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENGAKIBATKAN LUKA RINGAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58)., pp., bibl.,tabl., Mahfud,S.H.,LL.M. Pasal 170 ayat (1) KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam …

PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGARNPEMASYARAK…

Afifah Adawiyah

ABSTRAK Afifah Adawiyah 2022 PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A RANTAU PRAPAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp., bibl., tabl.,app. (Tarmizi, S.H., M.Hum) Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dibagian pelayanan kesehatan yang menjelaskan setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan …


    SERVICES DESK