Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



TINDAK PIDANA TERHADAP PENYEBARAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN BERDASARKAN SUKU, …

M. RIZA RAHMATILLAH

Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) menjelaskan bahwa pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Namun pada kenyataannya, yang masih banyak menyalahgunakan media elektronik dalam menggunakan media sosial. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bentuk penyebaran kebencian yang mengandung unsur SARA di media sosial, untuk dapat mengetahui faktor penyebab penyebaran kebencian y…

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI ILLEGAL (SUATU PENELITIAN DI K…

NANDA WAHYUDI

ABSTRAK Nanda Wahyudi, 2023 M. Iqbal, S.H., M.H. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut …

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BER…

SULTON RIFKY FITRA

SULTON RIFKY FITRA, (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) YANG DILAKUKAN OLEH RSUD CUT NYAK DHIEN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala (v, 60) pp.,bibl.tabl. M. Iqbal, S.H., M.H. Pasal 59 yang mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya ketentuan pidana d…

TINDAK PIDANA PENCULIKAN ORANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILA…

RIZKI BUDI PUTRA

Penculikan menjadi suatu tindak pidana yang masih umum terjadi, salah satunya di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan bertujuan menjelaskan faktor penyebab tindak pidana penculikan serta pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pada kasus penculikan orang. Hasil penelitian diketahui bahwa penculikan yang dilakukan oleh pelaku di Kabupaten Aceh Tamiang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya niat dan kesempatan, masalah interpersonal, dan ketidaktahuan akan hukum yang menga…

PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN…

Syahri Ramadhan

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja, serta faktor pendorong dan faktor penghambat didalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris.Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan. Data sekunder dipero…

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN KEMATIANRN (SUATU P…

Rizqy Novita

Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. ". Meskipun tindak pidana kekerasan ini dihukum cukup berat, namun pada kenyataannya kekerasan masih saja dilakukan. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan kriteria meng…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PEMENUHAN HAK-HA…

Jupri Suhardi

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan atau melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga, namun pada kenyataannya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih sering dilakukan bahkan dengan cara yang beragam dan mengalami peningkat…

TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM BERKENDARA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORA…

MUNAWAR AULIASYAPUTRA

Pasal 310 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”, dan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-selam…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN D…

HASRATI

ABSRAK HASRATI, (2022) Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 53 ), pp.,tabl.,bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu Negara dan tergolong Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar di atur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang- Undang Nomor 36 Tah…

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJADI PERANTARA DALAM JUAL …

HAIDAR NAUFAL ZAKKY

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan memprihatinkan sehingga menjadi masalah nasional dan internasional. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika perantara sangat dibutuhkan oleh para gembong narkoba untuk melancarkan dan menyebarkan bisnis narkotikanya. Dalam perkara pelaku sebagai perantara sendiri telah diatur dalam Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-unda…




    SERVICES DESK