Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KERUGIAN BANK AKIBAT PERSEKONGKOLAN NOTARIS DENGAN PARA TERGUGAT DALAM KASUS …

Hayatun Nufus

KERUGIAN BANK AKIBAT PERSEKONGKOLAN NOTARIS DENGAN PARA TERGUGAT DALAM KASUS JUAL BELI TANAH (Studi Terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/Pn.Bna) Hayatun Nufus Prof. Dr. Eddy Purnama S.H., M.Hum Dr. Teuku Saiful, S.H., M.Hum ABSTRAK Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) mengatakan “notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, Jika notaris tidak menerapkan sikap kehati…

HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI

Yossie Yulia Safrina

HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI Yossie Yulia Safrina Azhari** Suhaimi*** ABSTRAK Salah satu kewenangan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau biasa disebut legalisasi. Akta di bawah tangan yang telah d…

AKIBAT HUKUM PENGESAHAN AKTA RELAAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBAT…

Novita Yana Rizky

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan melalui RUPS. Selanjutnya dalam kaitan Pasal 88 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh jumlah saham dan hak suara hadir atau d…

KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMB…

Ivan Sunardy

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta harus sesuai dengan fakta, data, dan kejadian yang sebenarnya serta didukung dengan dokumen yang sesuai dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bna, dasar gugatan Penggugat dikarenakan merasa objek jual beli yang dilakukan oleh Terguga…

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS KEPADA …

Muhammad Al Fadhil

ABSTRAK Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Waris Kepada Para Ahli Waris Muhammad Al Fadhil* Suhaimi** Ika Susilawati*** Peralihan hak atas tanah karena pewarisan harus dilaksanakan melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa ahli waris berkewajiban mendaftarkan peralihan hak atas tanah karena warisan. Wajib diserahkan sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian oran…

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM P…

Putri Amelia

ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Putri Amelia Azhari * Teuku Muttaqin Mansur ** *** ABSTRAK Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah mewajibkan seluruh lembaga keuangan untuk menerapkan sistem syariah pada tahun 2020. Semua lembaga keuangan di Aceh mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal, lesing, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Gampong yang memakai siste…

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENDIRIAN RNPERSEROAN TERBATAS TANPA AKTA NOTARIS

Siti Thali`Ah Athina

Pasal 109 (153 A) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengizinkan pendirian Perseroan Terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian Perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Sehingga perbedaan aturan …


    SERVICES DESK