Electronic Theses and Dissertation

Pasal 109 (153 A) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengizinkan pendirian Perseroan Terbatas tanpa menggunakan akta Notaris, melainkan hanya dengan surat pernyataan pendirian Perseroan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Sehingga perbedaan aturan ini telah menimbulkan polemik di dalam masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai adanya dualisme hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas serta untuk mengkaji dan menganalisis mengenai implikasi hukum terkait pendirian Perseroan Terbatas Perorangan tanpa menggunakan akta Notaris.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sendiri tidak mengakibatkan adanya dualisme hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu sendiri merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan yang berdasarkan pada surat pernyataan pendirian Perseroan berimplikasi pada kekuatan pembuktian dari surat pernyataan tersebut yang dinilai sebagai akta di bawah tangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna.
Saran dari hasil penelitian ini hendaknya pemerintah, dalam hal ini badan eksekutif dan legislatif dapat membuat aturan yang lebih jelas dan melakukan sosialisasi terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas, khususnya Perseroan Terbatas Perorangan agar tidak multitafsir mengenai mekanisme pendirian Perseroan Terbatas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hendaknya pemerintah mensyaratkan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dibuat berdasarkan akta otentik karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga melakukan upaya preventif guna menghindari adanya itikad tidak baik dalam pendirian Perseroan Terbatas Perorangan.Kata Kunci: Implikasi Hukum, Perseroan Terbatas, Akta Notaris.

Article 109 (153 A) of the Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation permits the establishment of a Limited Liability Company without using a Notary deed, but only with a statement letter of the establishment of the Company. This is very different from the provisions contained in Article 7 paragraph (1) of the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which requires a Limited Liability Company to be established by a minimum of 2 (two) persons with a Notary deed in Indonesian. So that this difference in rules has caused a polemic in society. This study aims to examine and analyze the existence of legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company and to examine and analyze the legal implications related to the establishment of an Individual Limited Liability Company without using a notarial deed. This type of research is a normative juridical research, using a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. Data were collected through library research and field research and then analyzed qualitatively. The results show that the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation itself does not result in legal dualism in the establishment of Limited Liability Companies because Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is an amendment to the Law Number 40 of 2007 concerning Limited company. The establishment of an Individual Limited Liability Company based on the statement letter of the Company's establishment has implications for the strength of proof of the statement letter which is considered a private deed so that it has imperfect evidentiary power. The suggestions from the results of this study are the government, in this case the executive and legislative should make clearer rules and conduct socialization related to the establishment of Limited Liability Companies, especially Individual Limited Liability Companies so as not to have multiple interpretations regarding the mechanism for establishing Limited Liability Companies that is contained in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The government should require the establishment of an Individual Limited Liability Company based on an authentic deed because it has perfect evidentiary power and also takes preventive measures to avoid any bad determination in the establishment of an Individual Limited Liability Company. Keywords: Legal Implication, Limited Liability Companies, Notary Deed.