Universitas Syiah Kuala
Pasal 9 huruf d Undang - Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Namun dalam kenyataannya hak pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Jantho terdapat beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana secara maksimal. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana yang belum terlaksana secara mak…
Indonesia dihadapkan dengan banyaknya masalah terkait aspek ekonomi akibat Covid-19, sejak Februari 2020 pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan drastis menyebabkan para pelaku usaha berada dalam kondisi krisis keuangan, sehingga sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, salah satunya yaitu dalam mempertahankan jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat dampak dari covid-19 terutama yang terjadi pada karyawan yang bekerja pada PT. Pancakarsa Bangun Reksa yang dir…
Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Namun, terdapat barang bukti sepeda motor yang tidak memiliki hubungan khusus pada suatu tindak pidana disita dan dirampas untuk negara. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan penyidik dalam penyitaan barang bukti sepeda motor pada tindak pidana penipuan dan untuk menjelaskan pertimbanga…
ABSTRAK Nanta Shaka Muzakky 2023 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Keberadaan Hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 277 ayat (1 dan 2) KUHAP, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Hakim pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Untuk mengatasi kesenjangan antara putusan hakim dengan kenyataan pelaksanaannya. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lem…
ABSTRAK HARRIS DWI PRASETYO, 2023 TINJAUAN KRIMINOLOGIS JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KORBAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH SELATAN) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vii, 58 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi,S.H., M.Hum. Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengancam pelaku jarimah kekerasan seksual terhadap anak dengan uqubat ta’zir cambuk, penjara atau denda yang cukup berat namun pada kenyataannya di wilayah hukum P…
ABSTRAK SITI KAILA PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK YANG (2023) MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS AKIBAT JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 80) pp., tbl., bibl., app Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan An…
ABSTRAK Rivanza Al Achyar, (2023) TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 52) pp., tbl., bibl. (Ainal Hadi S.H., M.Hum,). Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penj…
Rekaman elektronik dengan sistem tilang elektronik (E-TLE) yang mana pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh, bisa di pantau dari rekaman elektronik atau CCTV yang dipasang di beberapa titik lampu merah di Kota Banda Aceh. Rekaman CCTV ini berfungsi sebagai bukti yang sah untuk menilang pelanggar lalu lintas, yang mana di atur dalam Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran…
Penelitian ini bertujuan menjelaskan penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, hambatan penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak tanpa izin, dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penjual bahan bakar minyak tanpa izin. Berdasarkan penelitian, penjual bahan bakar minyak tanpa izin sudah dilakukan dengan baik namun masih belum efektif dalam penera…
ABSTRAK Ainal Hadi, S.H., M.Hum Larangan untuk melakukan penambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi; "Setiap orang yang melakukan Pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Namun, kenyataannya m…