Electronic Theses and Dissertation

Pasal 9 huruf d Undang - Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Namun dalam kenyataannya hak pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Jantho terdapat beberapa hambatan dan masih belum dapat terlaksana secara maksimal.
Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana yang belum terlaksana secara maksimal, menjelaskan mengenai hambatan yang terjadi dan upaya pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Kota Jantho dalam mengatasi hambatan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian Lapangan guna memperoleh Data Primer yang didapatkan melalui wawancara dengan responden dan informan, penelitian kepustakaan guna memperoleh Data Sekunder dengan cara mempelajari literatur dan Perundang - Undangan yang berlaku. Dengan analisis pendekatan kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana belum terpenuhi secara keseluruhan. Hal ini terjadi akibat sarana dan prasarana yang masih kurang seperti alat medis dan non medis untuk pengobatan serta anggaran yang tersedia masih kurang memadai, Faktor penghambat dalam pemenuhannya adalah jumlah tenaga kerja yang terbatas dan tidak memiliki Dokter yang bertugas dan menetap di klinik Rutan. Kondisi Rutan yang telah kelebihan populasi dan keterbatasan sumber daya manusia yakni tenaga kesehatan yang jumlahnya tidak sebanding
dengan jumlah narapidana. Upaya yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kota Jantho untuk mendapatkan bantuan fasilitas, Obat-obatan serta tenaga medis, akan tetapi tidak dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan yang akan di dapatkan narapidana, mengingat bahwa Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Disarankan kepada Pemerintah Pusat, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini agar membuat peraturan baru yang lebih jelas dan merinci terkait dengan pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan. Serta pengembangan poliklinik dengan melakukan penambahan jumlah petugas, tenaga kesehatan dan juga dokter untuk ditugaskan ke klinik, melengkapkan klinik dan sarana prasarana yang ada di unit pelayanan kesehatan.

Article 9 letter d of Law Number 22 of 2022 concerning corrections states that prisoners have the right to receive adequate health services and food in accordance with nutritional needs. However, in reality, the right to health services at the Jantho City Class IIB Detention Center has several obstacles and is still not being implemented optimally. The purpose of writing this thesis is to explain the fulfillment of the right to health services for prisoners which has not been implemented optimally, to explain the obstacles that have occurred and the efforts of the Class IIB Detention Center in Jantho City to overcome these obstacles. The research method used is empirical juridical. The data for writing this thesis was obtained through field research and literature. Field research to obtain primary data obtained through interviews with respondents and informants, library research to obtain secondary data by studying literature and applicable laws. With a qualitative approach analysis. Based on the results of research that has been carried out, it shows that the fulfillment of the right to health services for convicts has not been fulfilled in its entirety. This occurs due to inadequate facilities and infrastructure such as medical and non-medical equipment for treatment and the available budget is still inadequate. The inhibiting factor in fulfilling this is the limited number of workers and not having a doctor on duty and staying at the detention center clinic. The condition of detention centers is overpopulated and limited human resources, namely disproportionate numbers of health workers by the number of prisoners. Efforts that can be made are to collaborate with the Health Service and Community Health Center in Jantho City to obtain assistance with facilities, medicines and medical personnel, but this cannot maximize the health services that inmates will receive, considering that the Community Health Center is a health service facility for the community. It is recommended that the Central Government, the Ministry of Law and Human Rights in this case make new regulations that are clearer and more detailed regarding the fulfillment of the Right to Health Services. As well as developing polyclinics by increasing the number of officers, health workers and doctors to be assigned to clinics, completing clinics and existing infrastructure in health service units.