Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENYITAAN DAN PERAMPASAN BARANG BUKTI SEPEDA MOTOR PADA TINDAK PIDANA PENIPUA…

NADIA AMELIA

Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. Namun, terdapat barang bukti sepeda motor yang tidak memiliki hubungan khusus pada suatu tindak pidana disita dan dirampas untuk negara. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pertimbangan penyidik dalam penyitaan barang bukti sepeda motor pada tindak pidana penipuan dan untuk menjelaskan pertimbanga…

IDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMB…

Dina Auliana

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sidik jari diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, serta digunakan dalam upaya memperlancar penyelidikan. Meskipun demikian, terdapat potensi ketidak optimalan selama proses identifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi TKP yang mungkin berbeda dengan kejadian sebenarnya, ditambah dengan adanya hal-hal tak terduga di lapangan yang …

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA PENJARA (SUATU PENELITI…

NANTA SHAKA MUZAKKY

ABSTRAK Nanta Shaka Muzakky 2023 Ainal Hadi, S.H., M.Hum Keberadaan Hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 277 ayat (1 dan 2) KUHAP, pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh Hakim pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Untuk mengatasi kesenjangan antara putusan hakim dengan kenyataan pelaksanaannya. Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lem…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KORBAN (SUATU P…

Harris Dwi Prasetyo

ABSTRAK HARRIS DWI PRASETYO, 2023 TINJAUAN KRIMINOLOGIS JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KORBAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES ACEH SELATAN) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( vii, 58 ), pp.,tabl.,bibl. Ainal Hadi,S.H., M.Hum. Pasal 47 dan 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengancam pelaku jarimah kekerasan seksual terhadap anak dengan uqubat ta’zir cambuk, penjara atau denda yang cukup berat namun pada kenyataannya di wilayah hukum P…

KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DAN PERLINDU…

VERI GUNAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong korban pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie dan upaya aparat penegak hukum dalam melindungi korban pencurian kendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer di peroleh melalui penelitian lapangan den…

PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK YANG MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS AKIBAT JARIM…

SITI KAILA

ABSTRAK SITI KAILA PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK YANG (2023) MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS AKIBAT JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 80) pp., tbl., bibl., app Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan An…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA …

Rivanza Al Achyar

ABSTRAK Rivanza Al Achyar, (2023) TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (ILLEGAL MINING) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 52) pp., tbl., bibl. (Ainal Hadi S.H., M.Hum,). Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penj…

PENINDAKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN …

FADLAN YUSUF SECAPRAJA

Rekaman elektronik dengan sistem tilang elektronik (E-TLE) yang mana pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh, bisa di pantau dari rekaman elektronik atau CCTV yang dipasang di beberapa titik lampu merah di Kota Banda Aceh. Rekaman CCTV ini berfungsi sebagai bukti yang sah untuk menilang pelanggar lalu lintas, yang mana di atur dalam Undang - Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN MENURUT UND…

Farhan syahreza

Penelitian ini bertujuan menjelaskan penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, hambatan penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap pelaku penjualan bahan bakar minyak tanpa izin, dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penjual bahan bakar minyak tanpa izin. Berdasarkan penelitian, penjual bahan bakar minyak tanpa izin sudah dilakukan dengan baik namun masih belum efektif dalam penera…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS PENAMBANGAN EMAS SECARA TRADISONAL TANPA IZIN (SUATU PE…

YOSSI ASNA SAFITRI

ABSTRAK Ainal Hadi, S.H., M.Hum Larangan untuk melakukan penambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berbunyi; "Setiap orang yang melakukan Pertambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”. Namun, kenyataannya m…


    SERVICES DESK