Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SUAT…

NAZWA NADINE

Fenomena penganiayaan yang melibatkan anak di bawah umur di Banda Aceh menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan hukum efektif. Penegakan hukum terhadap anak pelaku penganiayaan diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan perlindungan hak anak namun kerap dianggap memberikan celah bagi anak pelaku untuk menghindari konsekuensi hukum. Masalah ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang dapat menumbuhkan kesadaran …

PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK BEA CUKAI TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN ROK…

T. Chausar

Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, menyatakan setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEASUSILAAN MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI W…

RATU SYAKIRA ARDISA

Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Namun kenyataan dilapangannya basih banyak orang dengan sengaja dan…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI ME…

Karza Marliansyah

Tindak pidana pencemaran nama baiik melalui elekteronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Di era digital sekarang, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik masih terus…

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JA…

Rais Ulhaq

IMPLEMENTASI KETENTUAN PIDANA QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN JAMINAN PRODUK HALAL di BANDA ACEH DAN ACEH BESAR  Rais Ulhaq Mohd. Din ** Teuku Ahmad Yani *** ABSTRAK Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam d…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI…

SINTA SEVIRA

ABSTRAK SINTA SEVIRA 2024 PELAKSANAAN PENYIDIKAN JARIMAH PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56), pp.,tabl.,bibl. (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima…

TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH GURU TERHADAP ANAK DIDIK (SUATU …

VANDA DARA PERMATA

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Meskipun sudah ada aturan yang mengatur, kenyataannya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik masih saja terjadi di Kota Sabang. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah un…

PENEGAKAN HUKUM JARIMAH MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGAH OLEH SATUAN POLISI PA…

ILHAM DANULI

Qanun acara jinayat mengatur pidana maisir (judi) tentang hukuman cambuk yang dikenakan terhadap tindak pidana maisir bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan”, Namun pada kenyataannya meskipun dilarang …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI SEBAGAI BADUT…

NURUL THARENSIA

Berdasarkan Undang – Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 88 menyatakan “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).” Namun nyatanya saat ini di Kota Banda Aceh sendiri dapat dilihat di beberapa sudut kota masih ditemukan ekploitasi anak yang …

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA

Laila Amna

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 88 menjelaskan bahwa: “Setiap Orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”. Pada kenyataannya, di Kota Banda Aceh mas…


    SERVICES DESK