Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PERKAWINAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH DAN ACEH…

Muharrir

PELAKSANAAN PERKAWINAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR Muharrir Darmawan** M. Adli*** ABSTRAK Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang kondusif serta berhak untuk melangsungkan perkawinan dalam rangka melanjutkan keturunan. Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus persoalan perkawinan dengan kondisi penyandang…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDA…

RIZKI WAHYUDI

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Rizki Wahyudi M. Gaussyah Darmawan ABSTRAK Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI/Mahkamah) memperoleh legitimasi kekuasaan berdasarkan amanat langsung UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ELAKSANAAN UPAYA PERDAMAIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN (SUATU KAJIAN TERHADAP P…

UMMUL KHAIRA

ABSTRAK Pasal 130 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/ Pasal 154 ayat (1) Reglement Voor de Buitendewesten (RBg) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam menyat…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PANGAN JAJANAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH YANG MENG…

ENI SURIATI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PANGAN JAJANAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI KECAMATAN INGIN JAYA DAN DARUSSALAM ACEH BESAR Eni Suriati 1 Darmawan 2 Teuku Muttaqin Mansur 3 ABSTRAK Makanan jajanan anak sekolah adalah makanan berupa jajanan yang dijual di sekitar sekolah dan banyak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Anak yang membeli dan mengkonsumsi makanan jajanan tersebut merupakan konsumen dan harus mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 1 (1) Und…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT (STUDI TERHADAP…

Zahrul Fatahillah

Pasal 32 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa PPAIW atas nama nazhir berkewajiban untuk mendaftarkan atau mencatatkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf. Sertifikat harta benda wakaf merupakan salah satu bukti adanya peralihan hak antara pewakaf dengan nazhir. Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENATA DAN MEMBINA PEDAGANG KAKI LIM…

Mardiani

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

DISHARMONISASI LANDASAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILIHAN UM…

Sudianto

ABSTRAK Pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Aceh mengalami tumpang tindih kewenangan antara lembaga Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih)dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yaitu diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kewenangan yang diberikan kepada kedua lembaga tersebut adalah sama yaitu mengawasi dan memastikan pe…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’I…

Sukma

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP Sukma* Syahrizal Abbas** Mohd. Din*** ABSTRAK Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh membawa semangat formalisasi ajaran Islam melalui aturan formal negara yaitu Qanun Aceh. Peraturan perundang-undangan berupa Qanun Aceh sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Aceh bersama legeslatif tentunya diharapkan dapat memberi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepasti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KARYA DERIVATIF FANFIKSI DI INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N…

NINA FAJRI RISKY

Pasal 40 huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya transformasi dan adaptasi merupakan karya yang dilindungi oleh undang-undang. Pada kasus karya cipta derivatif fanfiksi Undang-Undang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) belum mengatur secara jelas mengenai karya derivatif fanfiksi sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum yang karya derivatif fanfiksi di internet dalam UUHC da…

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURA…

Fatmayanti

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENGANGGARAN (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI ACEH) Oleh : Fatmayanti NIM : 1309200070126 Pembimbing: 1. Dr.Hasan Basri,S.E.,M.Com 2. Dr.Syukriy Abdullah,S.E.,M.Si,Ak ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam penganggaran. Variabel bebas yang diuji dal…

  • Program Studi Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK