Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SARA URANG PADA MASYARAKAT…

HABIBAH

Masyarakat Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues melarang melakukan perkawinan sara urang (satu kampung yang sama) karena menganut sistem perkawinan eksogami (larangan menikah dalam satu kampung). Apabila terjadi pelaku akan diberikan sanksi adat berupa ukum parak. Aturan adat ini didasari oleh ukum edet (hukum adat Gayo), masyarakat yang tinggal di dalam satu kampung dianggap satu keturunan. Namun dalam praktiknya masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan sara urang. Tujuan penuli…

PERGESERAN JENIS PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA PADA MASYARAKAT GAYO (SUATU P…

SARA DIANA

Perkawinan adat merupakan salah satu dari beberapa bagian hukum adat yang masih dilaksanakan di beberapa daerah sampai saat ini. Pada masyarakat Gayo mengenal dua jenis perkawinan angkap dan juelen, perkawinan juelen dimana istri ditarik ke belah (clan) suami. Sedangkan perkawinan angkap adalah dimana pihak laki-laki yang tinggal dirumah istri. Pada kenyataannya perkawinan angkap dan juelen sudah jarang diterapkan oleh masyarakat gayo karena adanya pergeseran jenis perkawinan yaitu munculnya …

PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR (SUATU PENELITIAN D…

Raihan Fakhira

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa minimal usia menikah bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya pada ayat (2) mengatur bahwa adanya dispensasi dari pengadilan yang dapat dimintakan oleh orang tua dari pihak pria maupun wanita apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Pernikahan di bawah umur merupakan per…

KEWENANGAN MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH TENGGARA TERHADAP PELESTARIAN NIL…

Hariana Alastawarni

ABSTRAK Majelis Adat Aceh adalah badan hukum yang bertanggung jawab untuk memelihara, melestarikan, dan mempertahankan tradisi dan kebiasaan Aceh. Pelaksanaan nilai budaya adat pemamanen pada pesta perkawinan masyarakat suku Alas menunjukkan bahwa acara ini merupakan bentuk kunjungan keluarga atau undangan kehormatan yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat sekampung. Dalam tradisi ini, pihak yang diundang memberikan makanan kepada paman, sementara pihak yang mengundang menyertakan peu…

PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN D…

Pitriani

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Namun faktanya masih ada oranag tua di Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat yang tidak memenuhi hak nafkah anaknya pasca perceraian. Tujua…

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-…

Ruhamaul Husna

Ruhamaul Husna (2024) Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Pernikahan Di bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Penelitian ini tentang Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Pernikahan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Pernikahan yaitu suatu akad yang mulia dan suci antara seorang laki- laki dan perempuan dan disahkannya hubungan dengan tujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah dan harmonis. Dispensasi adalah pemb…

ASIMILASI ETNIS JAWA DAN ACEH MELALUI PRANATA PERKAWINAN ( STUDI KASUS GAMPON…

Sekar Bella

Perkawinan antar etnis salah satu fenomena yang lumrah terjadi di indonesia karena indonesia memiliki berbagai macam budaya, perkawinan juga mempermudah terjadi asimilasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mengetahui Bagaimana asimilasi perkawinan antara etnis Jawa dan Aceh gampong Blang Bintang Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan asimilasi perkawinan etnis Jawa dan Aceh berpengaruh pada asimilasi budaya, asimilasi struktur,…

PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN SIRI (SUATU PENELITIAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH…

Azaman Kifli

ABSTRAK AZAMAN KIFLI PERCERAIAN TERHADAP PERKAWINAN (2023) SIRI (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 63), pp., bibl., tabl. (Syamsul Bahri, SHI., M.A.) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa…

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DILUAR PERKAWINAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO 46/P…

Muhammad Dusuki Safriadi

Menurut Pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan), telah menggarisbawahi seorang anak memiliki pertalian keperdataan kepada perempuan selaku ibu yang melahirkannya dan kerabat ibunya bila ia terlahir diluar pernikahan. Berdasarkan Uji Materil Pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK), Hakim beranggapan, Pasal ini melanggar prinsip keadilan terhadap sang anak dan bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK Nomor.46/PUU-VIII/2010, meneta…

PERALIHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PIDIE

Aulia Nahla Indah

PERALIHANHARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KABUPATEN PIDIE Aulia Nahla Indah * Imam Jauhari ** Zahratul Idami *** ABSTRAK Aturan mengenai peralihan harta bersama dalam perkawinan tercantun di dalam bab XIII Kompilasi Hukum Islam maupun Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut mengacu kepada perkawinan dengan azas monogami, namun harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jauh berbeda dengan perkawinan monogami. Di dalam Pasal 94 ayat (1).…


    SERVICES DESK