Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA…

NUR AISYAH

Dalam praktik penegakan hukum di bidang narkotika, penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih belum berjalan secara konsisten, meskipun secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Pasal 127 yang menempatkan penyalahguna sebagai subjek yang lebih tepat dipulihkan daripada dipidana. Namun, dalam pela…

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI PADA TAHAP PENYIDIKAN PASCA…

Bustani

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan wewenang atribusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pada praktiknya, akta-akta yang dibuat oleh nota…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POS…

Beddrisa Dhalilla Larasati

ABSTRAK Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan fungsi sosial jabatan notaris. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas bentuk, ruang lingkup, dan batasan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup kewajiban tersebut, mengkaji makna dan kedudukannya b…

THE EFFECT OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUNDS AND FOOD PRICES ON THE POVERTY…

Mhd Yavishan Novinda

ABSTRAK PENGARUH DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN HARGA PANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI ACEH Oleh: Mhd. Yavishan Novinda NPM: 2201201010024 Pembimbing I: Prof. Dr. T. Zulham, S.E., M.Si Pembimbing II: Dr. Suriani, S.E., M.Si Tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi. Pemerintah masih terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh melalui kebijakan dan mobilitas pembangunan diberbagai aspek, salah satunya pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan ser…

THE EFFECT OF CHANGE IN GROWTH AND INEQUALITY ON POVERTY IN INDONESIA

Arrabby Ahmady

This research aims to analyze the effect of change in economic growth and income inequality on poverty in Indonesia. According to the objectives, this research will estimate elasticity of poverty to growth and inequality for thirty three provinces in Indonesia using Headcount ratio, Gini Ratio and per capita GRDP for each 33 province on year 2007 to 2010. The result shows that economic growth has significantly negative effect on poverty for period 2007 - 2010. …

ASYMMETRY IN THE FOOD PRICES AND POVERTY RELATIONSHIP: A CROSS-COUNTRY PANEL …

Edward Nicholas

Poverty remains a complex and persistent challenge, often oversimplified as a low-income issue, neglecting the broader macroeconomic and intersectoral drivers. This study addresses that gap by analyzing how food price volatility, human capital investment, and external debt jointly influence extreme poverty across six developing ASEAN and Latin American countries from 2006 to 2021. Using panel non-linear ARDL techniques, it investigates both short-run dynamics and long-run relationships betwe…

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM…

Novi Wulandari

Penyelesaian perkara anak di Indonesia memerlukan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut dengan UUSPPA. Diversi sebagai sarana penal untuk mencapai perdamaian dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pembatasan diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sebagimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) USPPA menimbulkan persoalan ya…

IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DALAM MENGHAPUS POVERTY TR…

TASYA MEIROZA

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. kemiskinan dapat membentuk poverty trap, yaitu situasi ketika masyarakat terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat faktor struktural, kultural, dan geografis. Sustainable Development Goals (SDGs) hadir dalam mengatasi persoalan tersebut yang berperan sebagai kerangka pembangunan global dengan tujuan poin 1 yaitu tanpa kemiskinan (no poverty). Kabupaten Simeulue sebagai daerah kepulauan di Pro…

PENGGUNAAN MEDIA SPINNING WHEEL TERINTEGRASI MODEL PEMBELAJARAN TGT DALAM PEM…

SITI RAHMAWATI SALSABIL

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan kemampuan membaca permulaan peserta didik kelas I SD Negeri Lampeuneurut Aceh Besar, di mana sebagian peserta didik telah membaca dengan lancar, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap membaca kata, suku kata, atau mengenal huruf. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penggunaan media dan model pembelajaran yang sesuai untuk mendukung kemampuan serta meningkatkan keaktifan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan a…

  • Fakultas KIP Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

POLITIK HUKUM FORMULASI 'UQUBAT RESTITUSI KORBAN PERKOSAAN DALAM QANUN HUKUM …

Syarifah Rahmatillah

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara normatif telah mengakui hak restitusi bagi korban perkosaan. Namun, terdapat diskoneksi paradigmatik antara law in books dengan law in action, di mana pemenuhan hak pemulihan korban kerap terabaikan dalam praktik peradilan. Permasalahan utama penelitian ini adalah lemahnya formulasi politik hukum dalam Pasal 51 ayat (1) Qanun Jinayat 2014 yang memposisikan restitusi sebagai ‘uqubat tambahan fakultatif melalui diksi dapat serta berga…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK