Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL PEMBUATAN AKTA SUBROGRASI PIUTANG DARI BANK …

Sandi Rahmad Sholeh

Subrogasi berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan selama mengikuti ketentuan dalam fatwa 104/DSN/MUI/X/2016. Sejak pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), notaris melaksanakan subrogasi atas piutang tidak berdasarkan syariah. Hal ini terjadi dikarenakan belum ada aturan hukum positif yang menegaskan secara jelas tentang subrograsi piutang dari bank konvensional ke bank syariah. Hal ini menjadi suatu permasalahan dalam hal subrograsi, meskipun s…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS KLAIM BERLEBIHAN IKLAN PRODUK PERAWATAN KULI…

De-Erista Delila Kitari

Berdasarkan Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang menyampaikan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kegunaan suatu barang dan/atau jasa, termasuk dalam periklanan pada platform digital. Dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku usaha yang menyampaikan klaim mengenai kemampuan produk, seperti memutihkan kulit dalam waktu singkat atau menghilangkan berbagai permasalahan kulit secara instan, tanpa didukung data ilmiah…

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK P…

Bariq Fajar Musaid

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI RESORT KOTA BANDA ACEH Bariq Fajar Musaid, 1 Ilyas, 2 ABSTRAK Rizanizarli 3 Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara jelas menyatakan bahwa yang dapat memberikan persetujuan untuk dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta ata…

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM P…

Fajri Yandi

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Fajri Yandi 1 , Sri Walny Rahayu ABSTRAK 2 , Teuku Abdurrahman 3 Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), mengatur pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit. Namun, pengaturan pemberhentian tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pemberhentian ja…

PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA…

NUR AISYAH

Dalam praktik penegakan hukum di bidang narkotika, penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika masih belum berjalan secara konsisten, meskipun secara normative telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Pasal 127 yang menempatkan penyalahguna sebagai subjek yang lebih tepat dipulihkan daripada dipidana. Namun, dalam pela…

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI PADA TAHAP PENYIDIKAN PASCA…

Bustani

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan wewenang atribusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pada praktiknya, akta-akta yang dibuat oleh nota…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POS…

Beddrisa Dhalilla Larasati

ABSTRAK Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan fungsi sosial jabatan notaris. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas bentuk, ruang lingkup, dan batasan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup kewajiban tersebut, mengkaji makna dan kedudukannya b…

THE EFFECT OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FUNDS AND FOOD PRICES ON THE POVERTY…

Mhd Yavishan Novinda

ABSTRAK PENGARUH DANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN HARGA PANGAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI ACEH Oleh: Mhd. Yavishan Novinda NPM: 2201201010024 Pembimbing I: Prof. Dr. T. Zulham, S.E., M.Si Pembimbing II: Dr. Suriani, S.E., M.Si Tingkat kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi. Pemerintah masih terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh melalui kebijakan dan mobilitas pembangunan diberbagai aspek, salah satunya pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan ser…

THE EFFECT OF CHANGE IN GROWTH AND INEQUALITY ON POVERTY IN INDONESIA

Arrabby Ahmady

This research aims to analyze the effect of change in economic growth and income inequality on poverty in Indonesia. According to the objectives, this research will estimate elasticity of poverty to growth and inequality for thirty three provinces in Indonesia using Headcount ratio, Gini Ratio and per capita GRDP for each 33 province on year 2007 to 2010. The result shows that economic growth has significantly negative effect on poverty for period 2007 - 2010. …

ASYMMETRY IN THE FOOD PRICES AND POVERTY RELATIONSHIP: A CROSS-COUNTRY PANEL …

Edward Nicholas

Poverty remains a complex and persistent challenge, often oversimplified as a low-income issue, neglecting the broader macroeconomic and intersectoral drivers. This study addresses that gap by analyzing how food price volatility, human capital investment, and external debt jointly influence extreme poverty across six developing ASEAN and Latin American countries from 2006 to 2021. Using panel non-linear ARDL techniques, it investigates both short-run dynamics and long-run relationships betwe…


    SERVICES DESK