Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PENGHITUNGAN REMUNERASI DI KANT…

Maulidia Nur Atira

Universitas Syiah Kuala salah satu organisasi yang melakukan pembayaran remunerasi sejak perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum pada tahun 2018. Pada saat USK masih dalam status PTN-BLU, USK memotong PPh Pasal 21 atas remunerasi berdasarkan golongan dari setiap Wajib Pajak atau disebut dengan pemotongan PPh Final. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam pemotongan pajak PPh Pasal 21, terutama terkait dengan potongan pajak yang mungk…

OPTIMALISASI PROSES ADMINISTRASI MELALUI PERAN SEKRETARIS DI KANTOR BPMA (BA…

Murni Agustina Putri

ANALISIS PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI …

Fusthatul Fikri

ABSTRAK Abstrak Karya Akhir Diserahkan Kepada Panitia Komisi Ujian Untuk Mendapatkan Gelar Magister Manajemen Pada Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ANALISIS PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA PEGAWAI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI Oleh: Fusthatul Fikri NPM. 2201202010001 Konsenterasi: Manajemen Sumber Daya Manusia Pembimbing Pertama: Prof. Dr. Muhammad Adam, SE., MBA Pembimbing Kedua: Dr. T. Meldi Kesuma, S…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUAL ROKOK TANPA PITA CUKAI (SUATU …

M. ALKAUSAR NASIR

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai menyatakan bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai d…

ANALISIS TRANSFORMASI BANGUNAN PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA SEBAGAI KANTOR SA…

SAPUTRA MAHARA

ABSTRAK Bangunan peninggalan kolonial Belanda merupakan bagian dari warisan sejarah arsitektur yang merekam jejak kehidupan masa penjajahan. Salah satu bangunan tersebut adalah Pesanggrahan Buntul Kubu di Takengon, Aceh Tengah, yang dibangun pada tahun 1906 dan kini beralih fungsi menjadi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH). Dengan letak yang strategis dan karakteristik arsitektur kolonial Belanda yang masih menonjol, terutama pada fasad bangunan, pesanggr…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PE…

Teuku Ikhlasul Mufti

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANAH WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTANAHAN Teuku Ikhlasul Mufti Ilyas * ** Adwani *** ABSTRAK Pasal 32 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf “PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani”. Kenyataanya masih banyak tanah wakaf yang belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional menyebabkan tidak adanya kepastian h…

EVALUASI PENGARUH FAKTOR-FAKTOR MANAJEMEN PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN…

Mardalena

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, keberadaan gedung kantor perlu didukung oleh upaya pemeliharaan dan perawatan untuk menjaga agar sarana dan prasarana gedung berfungsi sebagaimana mestinya atau menjaga agar penurunan fungsinya serendah mungkin. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Heni Hendayaningsih (2008) adalah program kerja, evaluasi/kontrol, pegawai/organisasi kerja dan pem…

PROSEDUR PENCATATAN BARANG HABIS PAKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERA…

MUHAMMAD AKHI

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, yang beralamat di Jl. Tgk Chik, Ditiro, Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Data yang digunakan untuk penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) diperoleh melalui observasi dan wawancara. Tujuan LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan barang habis pakai (BHP) yang merupakan bagian dari aset lancar di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal…

INVENTARISASI JENIS TANAMAN HIAS DI KAWASAN KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH …

SANDRIWAN SYAHPUTRA

ABSTRAK Syahputra. S. 2022. Inventarisasi Jenis Tanaman Hias di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren. Skripsi, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing. (1) Dr. Hasanuddin, M.Si. (2) Dr. Cut Nurmaliah, M.Pd. Kata Kunci: Inventarisasi, Tanaman Hias, Gayo Lues Tanaman hias merupakan jenis tanaman yang dibudidayakan manusia untuk menciptakan kesegaran dan memperindah lingkungan, baik di luar a…

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, RUGI YANG DILAPORK…

Rita Nengsih

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, rugi yang dilaporkan klien, dan segmen geografis terhadap audit report lag. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur dan finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah perusahaan yang diamati sebanyak 114 perusahaan, yang terdiri dari 73 perusahaan manufaktur dan 41 perusahaan finansial. Periode pengamatan dalam penelitian …


    SERVICES DESK