Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI KASUS PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'IYAH DI KABUPAT…

RINA OKTAVA

Rina Oktava, 2023. Peran Hakim Dalam Memediasi Kasus Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Di Kabupaten Aceh Barat. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu oleh para mediator. Penelitian ini membahas tentang peran hakim dalam memediasi kasus perceraian di Mahkamah Syar’iyah di Kabupaten Aceh Barat. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya hakim mediasi dalam mengatasi kasus …

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAKIM PADA SAAT MELAKSANAKAN TUGAS DARI TINDAK PIDANA…

Rian Gumiwa

Tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of court) merupakan perbuatan merendahkan wibawa dan martabat pengadilan. Maraknya peristiwa penganiyaan terhadap hakim saat melaksanakan tugas dipersidangan merupakan suatu bentuk kemunduran dalam sistem hukum pidana Indonesia, dalam pelaksanaannya berbanding terbalik dengan apa yang terkandung didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa negara berkewajiban memberi…

PENGGUNAAN ASAS IN DUBIO PRO REO OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Chairul Anwar

Pasal 183 KUHAP menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan Minimum dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Asas in dubio pro reo merupakan asas hukum yang mempunyai arti jika terdapat keragu-raguan harus diambil yang meringankan hukum. Namun dalam prakteknya hakim kurang mengimplementasikan asas in dubio pro reo seperti dalam Putusan Pengadilan Neger…

TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERAN PARTISIPASI KORBAN (VICTIM PRECIPITATION…

cut feby salsabila

Pasal 351 ayat (1) KUHP menyebutkan, penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau dengan sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, tidak terlepas dari peran partisipasi korban di dalamnya. Partisipasi korban (victim precipitation) dapat diartikan bahwa korban turut andil atau berkontribusi dalam kejahatan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi korban seharusnya dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhk…

PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYA…

MUHAMMAD ABRAR

– Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No.01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menjelaskan kendala yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perceraian dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe. Hasil dari penelitin membuktikan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe melalui tahap …

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 587/PID.B/2019/PN JKT PST TENTANG TINDAK PIDANA PER…

Titi Zara

Berdasarkan Pasal 192 jo. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Ta-hun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, mengenai Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia terutama organ ginjal yang dilakukan secara bersama-sama dan dikenakan juga Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Ta-hun 2007 tentang PTPPO jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan jumlah terdakwa 4 (empat), yaitu Agung Setiawan (terdakwa I), Deni Fajar Muharam (terdakwa II), Ahmad Junaedi (terdakwa III), Ali Suryadi (terdak…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 172/PID.B/202…

HUSNUL RIZAL

ABSTRAK HUSNUL RIZAL, 2021 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 172/PID.B/2020/PN.YYK TENTANG TINDAK PIDANA MEMAKSA MASUK KE RUMAH ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v, 71) pp, app, bibl. (Mahfud, S.H., LL.M.) Berada di rumah orang lain secara melawan hukum dapat di pidana dengan Pasal 164 ayat (1) KUHP sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 172/PID.B/2020/PN.YYK. Namun, unsurn…

ANALISIS PENETAPAN PERWALIAN IBU KANDUNG TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK PE…

Ghifar Afghany

Penetapan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 2/Pdt.P/2021/MS.Bna. yang menetapkan ibu kandung sebagai wali terhadap anak kandungnya, menjadi dasar untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum menyebabkan adanya pertentangan hukum. Di satu sisi berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ibu kandung sebagai orang tua mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada sisi yang lain, berdasarkan penetapan tersebut ibu kandung sebagai wali mewakili an…

SISTEM PENGAJUAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA…

MIFTAHUL ZANNAH

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menengakkan hukum dan keadilan. Mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, berdasarkan usulan Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi oleh cabang kekuasaan lain akan berdampak pada independensi Mahkamah Konstitusi. Terlihat selama ini para calo…

HUBUNGAN ANTARA KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS DAN STRES KERJA PADA HAKIM

Ainiyyah Nurfath Afifah Lubis

Tuntutan kerja kerap menimbulkan terjadinya stres kerja, dimana hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kesejahteraan psikologis. Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui hubungan antara kesejahteraan psikologis dan stres kerja pada hakim, yang dilakukan dengan metode kuantitatif. Sebanyak 32 hakim terlibat sebagai sampel penelitian yang dipilih dengan menggunakan teknik sampling non probabilitas. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa nilai signifikan…


    SERVICES DESK