Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERI…

Mansur

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan atau perekonomian negara, dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda paling sedikit Rp.50.000.…

  • Program Study Magister Ilmu Hukum Fak. Hukum Unsyiah, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PROSEDUR PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) P…

MUHAMMAD FARHAN

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, penghapusan BMN merupakan tahapan penting dalam siklus pengelolaan aset negara yang memiliki dampak administratif dan akuntansi, serta harus dilakukan sesuai regulasi seperti PP No. 28 Tahun 2020 dan PMK No. 165/PMK.06/2021. Tujuan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur akuntansi penghapusan BMN, memahami implemen…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…

Arief kamansyah

E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…

TINDAK PIDANA PENCURIAN BARANG-BARANG RUMAH TANGGA(SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

DHIAS REZEKY

Pasal 363 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal pencurian dengan pemberatan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP yaitu pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara atau bahaya perang. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahny…

PROSEDUR PENCATATAN BARANG HABIS PAKAI PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERA…

MUHAMMAD AKHI

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, yang beralamat di Jl. Tgk Chik, Ditiro, Ateuk Pahlawan, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Data yang digunakan untuk penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) diperoleh melalui observasi dan wawancara. Tujuan LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pencatatan barang habis pakai (BHP) yang merupakan bagian dari aset lancar di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE PADA PLATFORM SHOPEE YANG DIR…

SAYID ALI ZAHIR

Pasal 6 huruf a dan b Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengatur hak-hak pelaku usaha yaitu hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan yang disepakati dan hak mendapatkan perlindungan hukum apabila mendapatkan itikad tidak baik dari konsumen. Pembayaran pada transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui metode COD (Cash On Delivery), yaitu metode yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran secara tunai pada saat pesanan diterima. Dalam kasusnya, pelak…

ITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PID…

Nasri

ITIKAD BAIK DALAM PERAMPASAN BARANG BUKTI MILIK PIHAK KETIGA DALAM TINDAK PIDANA BIDANG SUMBER DAYA ALAM Nasri1 Ilyas Ismail2 Efendi3 Darmawan4 Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Dalam mengeksploitasi sumber daya alam tersebut, manusia berpotensi melakukannya dengan cara-cara yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana). Alat-alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana bidang sumber daya alam adakalanya merupakan milik pihak ketiga ya…

PERILAKU BUANG SAMPAH SEMBARANGAN DI KOTA BANDA ACEH (STUDI PARA PENGUNJUNG D…

Muliana

Perilaku kebiasaan membuang sampah sembarangan dilakukan hampir oleh semua masyarakat, tidak hanya warga sekitar namun para pengunjung di pesisir pantai wisata Ulee Lheue. Keberadaan sampah tentunya hal tidak baik untuk lingkungan, sehingga bisa menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesadaran para pengunjung pantai wisata Ulee Lheue, serta hasil dari perilaku buang sampah sembarangan di kawasan pesisir pantai wisata…

ANALISIS PERMINTAAN GULA PASIR DI KOTA BANDA ACEH

Nadiya

Permintaan terhadap komoditi gula pasir cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Selama ini pengadaan gula pasir di Kota Banda Aceh sudah mampu mengimbangi permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pennintaan gula pasir di Kata Banda Aceh, Penelitian ini dilakukan pada empat kecamatan yang berada dalam wilayah Kota Banda Aceh, dengan jumlah sampel sebanyak 112 rumah…

TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA KOS TERHADAP KEHILANGAN BARANG PENYEWA (SUATU PE…

Syifa Azzahra

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi prioritas konsumen terhadap barang atau jasa yang akan mereka konsumsi. Pada praktiknya, khususnya pada usaha kamar kos di Kota Banda Aceh sering terjadi kehilangan barang milik penyewa dikarenakan kamar kos yang disewakan tidak memiliki fasilitas keamanan yang memadai. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan pe…




    SERVICES DESK