Electronic Theses and Dissertation

Pembalakan liar merupakan kejahatan yang memiliki dampak luar biasa terhadap lingkungan dan mengancam kelangsungan kehidupan sosial bermasyarakat. UU Nomor 18 Tahun 2013 menekankan agar penanggulangan terhadap pembalakan liar dilakukan dengan sanksi hukum yang efektif serta penegakan hukum optimal agar. Aceh adalah provinsi yang memiliki angka kerusakan hutan cukup tinggi, merujuk pada SK/MenLHK No.103/Men-LHK-II/2015 luas kawasan hutan Aceh mencapai 3.557.928 hektar, angka itu terus menyusut hingga 3.453.098 hektar. Perusakan hutan masih akan terus terjadi seiring berkembangnya pembangunan dan bertambahnya industrialisasi kehutanan, sehingga dibutuhkan skema penanggulangan yang efektif dalam menanggulangi pembalakan liar.
Penelitian ini berusaha mengungkapkan permasalahan pembalakan liar di Aceh, penyebab terjadinya pembalakan liar dan memberikan solusi kepada pemangku kebijakan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif terkait penerapan kebijakan kriminal yang efektif.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian gabungan yaitu yuridis normative dan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Adapun data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptis analitis dan preskripstif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama. Kebijakan kriminal di Aceh belum efektif, hal itu karena tidak adanya integralitas antara usaha – usaha penanggulangan dengan upaya perlindungan masyarakat (social defence dan social welfare), kedua. Pelaksanaan kebijakan kriminal masih membuka ruang terhadap potensi terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh lemahnya fungsi pengawasan, tidak terungkapnya pemodal, tidak terlacaknya sumber kayu hasil pembalakan liar dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan.
Disarankan agar penanggulangan pembalakan liar di Aceh dilakukan melalui pendekatan kebijakan integral, dengan melibatkan intansi terkait, kemudian pentingnya menutup ruang gerak terjadi pembalakan liar dengan meningkatkan pengawasan, tingginya potensi pelaku tertangkap dan penegakan hukum yang optimal.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal dan Pembalakan Liar

Illegal logging is a crime that has a significant environmental impact and poses a threat to society's survival. The prevention of unlawful logging is carried out with efficient legal punishments and optimal law enforcement, according to Law Number 18 of 2013. Aceh is a province with a relatively high rate of deforestation. According to SK/MenLHK No.103/Men-LHK-II/2015, Aceh's forest area reaches 3,557,928 hectares, although this number is now shrinking to 3,453,098 hectares. With the rapid development and rising industrialisation of forestry, forest destruction will continue., and to combat illicit logging, an effective countermeasure plan is required. This research aims to uncover the causes of illegal logging in Aceh and propose strategies for implementing effective criminal regulations to address the issue. This study employs both normative and empirical legal research methods, as well as a statutory and conceptual approach. The information gathered will be examined qualitatively using descriptive and prescriptive analytical methods. The findings of this study show that, first, Aceh's criminal policies have been ineffective due to a lack of integration between preventative and community protection initiatives (social defense and social welfare). Second, the criminal policies in place leave room for prospective crimes to be perpetrated as a result of inadequate supervision roles, unreported investors, untraceable sources of timber resulting from illicit logging, and community reliance on forest resources. It is recommended that an integrated policy strategy be used to combat illicit logging in Aceh, involving all relevant agencies. Then, it is critical to eliminate the risk of illicit logging through enhancing supervision and law enforcement. Keywords: Criminal Policy, Illegal Logging