Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK


ASRI ARIEFANDI HAMDANI (2021)

ANALISIS PERUBAHAN BENTUK BADAN USAHA MILIK DAERAH DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
(Studi pada Badan Usaha Milik Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 55), pp., bibl.


Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum. Perusaahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Mustaqim Sukamakmur dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Perubahan bentuk hukum ini merujuk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun di dalam UU PT tidak diatur mengenai tata cara perubahan bentuk hukum perusahaan. Sehingga dengan tidak diaturnya tata cara perubahan tersebut, maka muncul beberapa permasalahan diantaranya peraturan hukum mengenai perubahan bentuk PD menjadi Perseroda, tanggung jawab PD terhadap pihak ketiga serta hambatan dalam melakukan perubahan bentuk hukum. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan peraturan hukum tentang perubahan bentuk PD menjadi Perseroda, mengetahui tanggung jawab PD terhadap pihak ketiga dengan adanya perubahan bentuk hukum dan mencari tahu
hambatan apa saja yang terdapat dalam perubahan bentuk hukum tersebut.
Guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustaakan guna memperoleh data primer dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan guna memperoleh data sekunder yang didapatkan melalui proses wawancara dengan responden dan informan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada PD BPR Mustaqim Sukamakmur mengajukan permohonan persetujuan perubahan bentuk hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan, dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 5 Tahun
2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh. Pada PDPA dikeluarkan Qanun Aceh Nomor 16
Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pembangunan
Aceh menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Aceh. Setelah berlakunya Qanun, pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum dilakukan sesuai dengan mekanisme pendirian PT. Adapun tanggung jawab PD terhadap pihak ketiga beralih menjadi tanggung jawab Perseroda. Sedangkan hambatan dalam perubahan bentuk hukum disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.
Disarankan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan mengenai perubahan bentuk hukum PD menjadi Perseroda agar tidak terjadi keambiguan atau multitafsir dalam melaksanakan perubahan bentuk hukum serta diharapkan kepada pihak yang berada didalam perusahaan untuk dapat lebih terbuka terhadap adanya permintaan perolehan informasi mengenai perusahaan tersebut.



i

ABSTRACT ASRI ARIEFANDI HAMDANI (2021) ANALYSIS OF CHANGES IN THE FORM OF A REGIONAL OWNED BUSINESS ENTITY FROM A LOCAL COMPANY TO A LOCAL COMPANY (Study on Aceh-owned enterprises) Syiah Kuala University Faculty of Law (vi, 55), pp., biblical. Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M. Hum. The Regional People's Credit Bank (PD BPR) Mustaqim Sukamakmur and the Regional Development Company Aceh (PDPA) changed their legal form to become a Regional Public Company. This change in legal form refers to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, the Limited Liability Company Law does not regulate the procedure for changing the legal form of the company. So that by not regulating the procedures for these changes, several problems arise including legal regulations regarding changing the form of PD to become Perseroda, PD's responsibility to third parties and obstacles in making changes to the legal form. The purpose of writing this thesis is to explain the legal regulations regarding the change in the form of PD to Perseroda, to know the responsibilities of PD to third parties with the change in legal form and to find out What obstacles are there in changing the form of the law. In order to obtain data in writing this thesis, literature research and field research were carried out. Library research in order to obtain primary data by studying the literature and applicable legislation. Field research in order to obtain secondary data obtained through the interview process with respondents and informants. The results of this study indicate that at PD BPR Mustaqim Sukamakmur submitted a request for approval to change the legal form to the Financial Services Authority, the issuance of Aceh Qanun Number 5 Year 2015 concerning Changes in the Legal Form of Regional People's Credit Bank Mustaqim Sukamakmur Company into a Limited Liability Company, Mustaqim Aceh Sharia Rural Bank. At PDPA, Aceh Qanun Number 16 was issued Year 2017 concerning Changes in the Legal Form of Regional Development Companies Aceh became an Aceh Development Limited Company. After the enactment of the Qanun, the implementation of the change in the form of the legal entity is carried out in accordance with the mechanism for establishing PT. The PD's responsibility towards third parties is shifted to the responsibility of the Perseroda. Meanwhile, the obstacles in changing the legal form are caused by internal and external factors. It is recommended to the Government to make regulations regarding changes in the legal form of PD to Perseroda so that there is no ambiguity or multiple interpretations in implementing changes to the legal form and it is hoped that parties within the company can be more open to requests for information about the company. i