Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 144 / PID. SUS / 2019 / PN. BNA TENTANG PEMERASA…

FAIN NOOR FUAD

ABSTRAK Fain Noor Fuad, 2022 STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 144/ Pid. Sus / 2019 /PN.Bna TENTANG PEMERASAN YANG DI LAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (iv,68), pp., bibl., app (Mukhlis, S.H., M.Hum) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (4) menyebutkan bahwa :Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Rahmah Juliani Ulfa

Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Namun kenyataannya masih terdapat …

STUDI KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN FILIPINA

Risty Anisa

ABSTRAK Risty Anisa 2025 STUDI KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA DAN FILIPINA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54)., pp., tabl., bibl M. Zuhri, S.H., M.H Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi, termasuk di Indonesia dan Filipina yang sama-sama menganut sistem presidensial dan bentuk negara kesatuan. Indonesia mengalami perkembangan sistem pemilu dari masa kolonial, Orde Baru, hingga era Reformasi yang lebih terbuka dan demokr…

PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN RN(SUATU PENELITI…

TEUKU FARRAZ NARSYAD

ABSTRAK TEUKU FARRAZ NARSYAD, (2021) PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN JARIMAH PEMERKOSAAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 53) pp.,bibl.,tabl. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Di dalam pada Pasal 1 angka 20 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat (Qanun Jinayat) dijelaskan bahwa restitusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga ber…

KEBERADAAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TIYARNI

Pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Penelitian ini mengkaji mengenai keberadaan wakil kepala daerah dalam sistem Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Permasalahan nya terkait dengan ketidakjelasan peran dan kewenangan wakil kepala daerah, yang sering kali memicu ketidakharmonisan dalam kepemimpinan daerah. Hal ini berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menciptakan dinamika politik yang …

PENYELESAIAN SECARA DIVERSI TERHADAP PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA…

MUHAMMAD ANDIKA NANDA TAMA

ABSTRAK M Andika Nanda Tama Penyelesaian Secara Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51) pp., bibl., app Nurhafifah S.H., M.Hum Negara Indonesia mengatur sistem penerapan diversi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan pada Pasal 7 bahwa wajib diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana selama ancaman pidana tidak lebih dari …

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERNIAGAAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI ACEH T…

M. NAUFAL AZIZI

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menerangkan bahwa "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup." Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf a “diancam sanksi pidana yang telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.0…

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN…

MUHAMMAD HUSNAN

ABSTRAK MUHAMMAD HUSNAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA BANDA ACEH BERDASARKAN PP NOMOR 16 TAHUN 2021 CHADIJAH RIZKY LESTARI, S.H., M.H 1703101010267 2023 Persetujuan bangunan Gedung (PBG) merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menjaga ketertiban pembangunan berjalan sesuai dengan rancangan tata ruang kota. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan Gedung pasal 40 ayat (2) huruf b menya…

PELAKSANAAN PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH MENURUT QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 1 …

Abdul Azis Pasya

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 7 huruf a tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai pembatasan timbulan sampah dengan melakukan pembatasan penggunaan kantong plastik di beberapa bidang usaha di Banda Aceh. Namun, penggunaan kantong plastik di Banda Aceh masih tergolong masif, sehingga produksi sampah di Banda Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pembatasan timbulan sampah menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017…

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM D…

M. SYAUQAN HIRZI

Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perusahaan Daerah (PD) wajib mengubah bentuknya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dipilih perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) didasarkan pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Daroy, yang mengamanahkan perubahan bentuk dalam waktu paling lam…


    SERVICES DESK