Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

RAHMAT,
2021

TINDAK PIDANA MENUDUH DAN MENYERANG KEHORMATAN ORANG DI TEMPAT UMUM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
( V, 53 ), pp.,tabl.,bibl.

Ida Keumala Jeumpa , S.H.,MH., Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hari, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, namun dalam kenyataanya masih banyak terjadi tindak
pidana tersebut.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik melalui lisan di tempat umum dan Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pencemaran nama baik di tempat umum dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik di tempat umum.
Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, data dalam penulisan skripsi ini di dapatkan dengan mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, tinjauan kepustakaan, serta karya ilmiah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik melalui lisan di tempat umum, Karena adanya faktor yang belum di selesaikan sengketa harta warisan. Penegak Hukum terhadap pelaku yang melakukan pencemaran nama baik tidak menggunakan Undang-Undang khusus, yaitu menggunakan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kendala dalam penegakan hukum yaitu kurangnya Kepala desa memperhatikan terjadinya sengketa Sharta warisan dalam kekuluargaan dan kendala dalam upaya terhadap pelaku yang melakukan pencemaran nama baik di tempat umum.
Disarankan kepada penyidik agar tepat dalam menentukan faktor-faktor tindak Pidana pencemaran nama baik melalui lisan di tempat umum dan juga kepada penegak hukum untuk memeberikan kejelasan dalam penegakkan hukum sehingga dapat meberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang tindak Pidana pecemaran nama baik dan juga diharapkan kepada pemerintah dan penegak hukum agar dapat meminimalisir kendala yg di hadapi sehingga dapat memberi pertanggungjawaban terhadap tindak Pidana pencemaran nama baik.




i

ABSTRACT GRACE, 2021 THE CRIMINAL ACTION OF ACCULATING AND ATTACKING THE HONOR OF PEOPLE IN PUBLIC (A Research in the Legal Area of ​​the Sigli District Court) Faculty of Law Syiah Kuala University ( V, 53 ), pp., tabl., biblical. Ida Keumala Jeumpa, SH, MH., Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code states that anyone who intentionally attacks someone's honor or reputation by accusing someone of something, which means it is clear so that it is known to the public, is threatened with libel with a maximum imprisonment of nine months. or a maximum fine of four thousand five hundred rupiah, but in reality there are still many acts of the crime. The purpose of writing this thesis is to explain the factors that cause oral defamation in public places and law enforcement against perpetrators who commit defamation in public places and obstacles in law enforcement against perpetrators of defamation in public places. This thesis research uses empirical juridical methods, the data in writing this thesis is obtained by collecting primary data including field research data by interviewing respondents and informants, secondary data covering legislation, literature review, and scientific works. The results of the study indicate that to explain the factors that cause defamation through oral in public places, because there are factors that have not been resolved the inheritance dispute. Law enforcement against perpetrators who commit defamation does not use a special law, namely using Article 310 Paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). Obstacles in law enforcement, namely the lack of village heads paying attention to the occurrence of inheritance disputes in the family and obstacles in efforts to perpetrators who commit defamation in public places. It is recommended to investigators to be precise in determining the factors of criminal acts of defamation verbally in public places and also to law enforcers to provide clarity in law enforcement so that they can provide socialization or counseling about criminal acts of defamation and are also expected to the government and enforcers law in order to minimize the obstacles faced so as to provide accountability for criminal acts of defamation. i