Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 155/DAF.PID.C/2016/PN.SIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN KELAPA SAWIT DI PERKEBUNAN PTPN III KEBUN BANGUN
Pengarang
MUHAMMAD RIVANDI AGUSTIAN - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Ainal Hadi - 196810241993031001 - Dosen Pembimbing I
Mukhlis - 196804211994021002 - Penguji
Khairani - 196703221993032001 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
1703101010254
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022
Bahasa
Indonesia
No Classification
345.026 2
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
ABSTRAK
Muhammad Rivandi
Agustian,2021
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 155/DAF.PID.C/2016/PN.SIM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN KELAPA SAWIT DI PERKEBUNAN PTPN III KEBUN BANGUN
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,77),pp,bibl,app.
Ainal Hadi, S.H., M.Hum.
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 155/Daf.Pid.C/2016/PN Sim dengan terdakwa Marsan Sidauruk yang melakukan pencurian kelapa sawit
di perkebunan milik PTPN III Kebun Bangun dan didakwa dengan pasal pasal
364 KUHP Jo. Perma No. 02 tahun 2012, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
tentang KUHAP dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Majelis hakim tidak memberikan pidana bersyarat kepada si terdakwa. Terdakwa melakukan pencurian ini dengan motif penyakit yang dideritanya sehingga dapat membeli obat dengan cara mencuri kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Bangun.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa hakim tidak
mempertimbangkan putusan pidana bersyarat dalam perkara tersebut, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tidak mempertimbangkan nilai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
Penelitian ini berbentuk studi kasus, dengan jenis penelitian normatif
(Normative Legal Research). Studi yang dilakukan adalah studi kepustakaan yakni dengan melakukan kegiatan mencari, membaca, memahami dan mengutip buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tidak memberikan
pidana bersyarat dan juga tidak melihat dari segi keadilan,kemanfaatan dan juga kemanusiaan dimana si terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit milik perkebunan PTPN III Kebun Bangun dengan motif penyakit yang dideritanya dan kerugian yang disebabkan oleh pencurian tersebut hanya sebesar Rp 80.000.
Saran bagi majelis hakim agar lebih mengutamakan pidana bersyarat terkhusus bagi tindak pidana ringan, dan hakim dalam memutuskan perkara seharusnya melihat dari segi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dimana si terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan perbuatan pencurian dan terdakwa melakukan pencurian disebabkan penyakit yang dideritanya, sehingga diharapkan menghasilkan putusan yang setara antara hukum, dan perbuatan.
i
ABSTRACT Muhammad Rivandi Augustian, 2021 CASE STUDY OF SIMALUNGUN STATE COURT DECISION NUMBER 155/DAF.PID.C/2016/PN.SIM CONCERNING THE CRIMINAL ACTION OF OIL PALM THEft IN PTPN III KEBUN BANGUN Plantation Syiah Kuala University Faculty of Law (v,77),pp,bibli,app. Ainal Hadi, S.H., M. Hum. Simalungun District Court Decision Number 155/Daf.Pid.C/2016/PN Sim with the defendant Marsan Sidauruk who committed the theft of palm oil on a plantation owned by PTPN III Kebun Bangun and was charged with articles 364 of the Criminal Code Jo. Perma No. 02 of 2012, Law Number 8 of 1981 regarding the Criminal Procedure Code with imprisonment for 1 (one) month. The panel of judges did not give conditional punishment to the defendant. The defendant committed this theft with the motive of his illness so that he could buy medicine by stealing palm oil belonging to the PTPN III Kebun Bangun plantation. The purpose of this study is to explain that judges do not considering the conditional criminal decision in the case, and the judge's consideration in deciding the case does not consider the values of justice, benefit and certainty. This research is in the form of a case study, with the type of normative research (Normative Legal Research). The study carried out is a literature study, namely by searching, reading, understanding and citing books and laws and regulations related to this research. The research tool used is the study of legal documents in the form of court decisions related to the problems studied. The results showed that the panel of judges did not give conditional crime and also does not look at the terms of justice, benefit and also humanity where the defendant committed the theft of oil palm belonging to the PTPN III Kebun Bangun plantation with the motive of the disease he suffered and the loss caused by the theft was only Rp. 80,000. Suggestions for the panel of judges to prioritize conditional punishment, especially for minor crimes, and the judge in deciding the case should look at the terms of justice, expediency, and certainty where the defendant has never previously committed an act of theft and the defendant committed the theft due to the illness he suffered, so it is hoped that produce an equal decision between law and action. i
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT (Ina Fitria Rahmi, 2020)
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PERKEBUNAN PT.SOCFINDO (SUATU PENELITIAN DIWILAYAH KABUPATEN NAGAN RAYA) (Santoni Fajar Rizki, 2018)
TINDAK PIDANA PENCURIAN (SUATU PENELITIAN PENCURIAN KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI ACEH SINGKIL) (ANDRI SINAGA, 2016)
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO NOMOR : 229/PID.B/2013/PN-JTH TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ernifa, 2014)
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KELAPA SAWIT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM) (RESTU AMANDA PUTRI DAULAY, 2025)