PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DENGAN KARYAWAN PADA USAHA KAFE…
Dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, akan tetapi dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian kerja sering tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak masing-masing pihak.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan me…
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PARFUM TERKENAL DALAM KEGIATAN USAHA PARFUM ISI ULAN…
Perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam Pasal 6 bis Paris Convention yang diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 10 Mei 1979 berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, dijelaskan bahwa negara anggota harus memastikan perlindungan terhadap merek terkenal tidak terbatas pada jenis barang atau jasa tertentu, terutama jika penggunaan merek tiruan dapat menyebabkan kebingungan konsumen atau merusak reputasi merek terkenal, akan tetapi pada pelaksanaan perlindungan hukum merek pa…
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR 95/PDT.SUS.BPSK/2023/PN…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sepihak oleh kreditur, sementara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Perkons/2018 menegaskan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tidak termasuk sengketa konsumen, sehingga BPSK tidak berwenang memutus atau mengeksekusi objek fidusia. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pengadilan merupakan …
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH NOMOR 114/PDT/2023/PT BNA TE…
Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa pembagian hak bersama atas tanah menjadi hak para pemegang hak apabila didaftar berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 114/PDT/2023/PT.BNA memutuskan tidak sesuai dengan pasal tersebut, yang mana hakim menyatakan Pembanding berhak atas objek sengketa berdasarkan akta di bawah tangan. Hal ini bertent…
TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA KOS TERHADAP KEHILANGAN BARANG PENYEWA (SUATU PE…
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi prioritas konsumen terhadap barang atau jasa yang akan mereka konsumsi. Pada praktiknya, khususnya pada usaha kamar kos di Kota Banda Aceh sering terjadi kehilangan barang milik penyewa dikarenakan kamar kos yang disewakan tidak memiliki fasilitas keamanan yang memadai. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan pe…
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY (CSR) DI BIDANG LINGKUNGAN DAN KES…
Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan disebutkan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tanggung jawab sosial ini mencakup bidang kesehatan dan pengelolaan lingkungan hidup, akan tetapi PT Socfindo Nagan Raya dalam pelaksanaan kegiatannya belum sepenuhnya menjalankan program CSR di bidang ini.
Tujuan penelitian ini…
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PEMUT…
Pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dijelaskan bahwa dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan sehingga penyelesaian sengketa Pemutusan …
