Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g, i, dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label, tanggal kedaluwarsa, maupun informasi penggunaan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan mewajibkan produsen, pengemas, dan pelaku usaha memperdagangkan minyak goreng sawit dalam kemasan guna menjamin mutu, keamanan,serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Namun, dalam praktiknya minyak goreng curah tanpa label masih banyak beredar di Pasar Simpang Limun, sehingga hak konsumen atas informasi dan keamanan produk belum terpenuhi secara optimal
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap peredaran minyak goreng curah tanpa label, menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran minyak goreng curah tanpa label, serta menjelaskan kendala dalam melindungi hak-hak konsumen terkait penjualan minyak goreng curah tanpa label di Pasar Tradisional Simpang Limun Kota Medan
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dimana data lapangan menjadi sumber utama serta didukung dengan bahan kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku dan jurnal ilmiah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap peredaran minyak goreng curah tanpa label di Pasar Tradisional Simpang Limun Kota Medan belum terlaksana secara optimal. Perlindungan yang diberikan pelaku usaha masih terbatas pada upaya menjaga kebersihan minyak goreng selama proses penyimpanan dan penjualan, sedangkan informasi mengenai identitas produk tidak diberikan kepada konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha juga belum terlaksana secara optimal karena hanya sebagian pelaku usaha yang bersedia memberikan ganti rugi apabila terjadi kerugian, sementara konsumen yang mengalami kerugian tidak pernah mengajukan keluhan maupun tuntutan. Kendala dalam perlindungan konsumen berasal dari pengawasan pemerintah yang belum dilakukan secara berkelanjutan, keterbatasan kewenangan pengelola pasar, rendahnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pelabelan produk, serta rendahnya kesadaran hukum konsumen sehingga praktik penjualan minyak goreng curah tanpa label masih terus berlangsung.
Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera agar meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minyak goreng curah tanpa label secara berkelanjutan, kepada pelaku usaha agar lebih memperhatikan penyampaian informasi mengenai produk yang diperdagangkan serta meningkatkan tanggung jawab terhadap konsumen, dan kepada masyarakat agar lebih memahami hak-haknya sebagai konsumen serta lebih aktif menyampaikan pengaduan apabila mengalami kerugian sehingga perlindungan konsumen terlaksana secara lebih efektif.

Based on Article 8 paragraph (1) letters (g), (i), and (j) of the Indonesian Consumer Protection Law, business actors are prohibited from trading goods that do not include labels, expiration dates, or instructions for use as required by statutory regulations. In addition, Article 2 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 36 of 2020 concerning Mandatory Packaged Palm Cooking Oil requires producers, packagers, and business actors to market palm cooking oil in packaged form to ensure product quality and safety and to provide accurate information to consumers. However, in practice, unlabeled bulk cooking oil is still widely sold at Simpang Limun Traditional Market, resulting in consumers' rights to product information and safety not being fully protected. This study aims to examine consumer protection concerning the distribution of unlabeled bulk cooking oil, analyze the liability of business actors for the distribution of such products, and identify the obstacles to protecting consumers' rights in relation to the sale of unlabeled bulk cooking oil at Simpang Limun Traditional Market in Medan City. This study employs a qualitative research method with an empirical juridical approach. Field data serve as the primary source of information and are supported by library research through the examination of statutory regulations, books, and scientific journals. The findings indicate that consumer protection against the distribution of unlabeled bulk cooking oil at Simpang Limun Traditional Market in Medan City has not been effectively implemented. The protection provided by business actors is limited to maintaining the cleanliness of the cooking oil during storage and sale, while information regarding the product's identity is not disclosed to consumers. The liability of business actors has also not been fully implemented, as only a few are willing to provide compensation when consumers suffer losses, whereas consumers who experience losses have never submitted complaints or claims. The obstacles to effective consumer protection include the lack of continuous government supervision, the limited authority of market management, the low level of awareness among business actors regarding the importance of product labeling, and consumers' limited legal awareness. Consequently, the practice of selling unlabeled bulk cooking oil continues to persist. It is recommended that the Department of Industry and Trade of North Sumatra Province strengthen continuous supervision over the distribution of unlabeled bulk cooking oil. Business actors should provide complete and accurate information regarding the products they sell and fulfill their responsibilities toward consumers. Furthermore, the public should enhance their understanding of consumer rights and actively file complaints when they suffer losses so that consumer protection can be implemented more effectively.