Electronic Theses and Dissertation

Merkuri merupakan bahan berbahaya yang masih digunakan dalam kegiatan pertambangan emas oleh masyarakat dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan hidup. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata mengenai Merkuri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Ratifikasi tersebut mewajibkan Indonesia melaksanakan ketentuan Pasal 7 Konvensi Minamata mengenai pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan emas oleh masyarakat melalui penyusunan kebijakan dan langkah-langkah implementasi yang efektif. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut di Provinsi Aceh masih menghadapi berbagai kendala sehingga tujuan konvensi belum sepenuhnya tercapai.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Konvensi Minamata mengenai Merkuri dalam pengendalian penggunaan merkuri pada Pertambangan emas oleh masyarakat di Provinsi Aceh serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Aceh, serta advokat lingkungan hidup. Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membentuk kerangka hukum nasional melalui ratifikasi Konvensi Minamata dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, namun implementasi Konvensi Minamata di Provinsi Aceh belum berjalan secara optimal disebabkan oleh belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, belum adanya Wilayah Pertambangan Rakyat yang legal, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi dan kapasitas kelembagaan.
Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk segera menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan Pertambangan emas oleh masyarakat, mendorong perubahan Qanun Aceh mengenai pertambangan mineral dan batubara agar mengakomodasi penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat, serta memperluas penerapan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri guna mendukung pelaksanaan Konvensi Minamata secara efektif dan berkelanjutan.

Mercury is a hazardous substance that continues to be used in artisanal and small-scale gold mining or community gold mining activities and poses significant risks to human health and the environment. Indonesia ratified the Minamata Convention on Mercury through Law Number 11 of 2017. This ratification obliges Indonesia to implement the provisions of Article 7 of the Minamata Convention concerning the reduction and elimination of mercury use in community gold gold mining through the formulation of policies and effective implementation measures. However, the implementation of these obligations in Aceh Province continues to face various challenges, preventing the Convention's objectives from being fully achieved. This study aims to analyze the implementation of the Minamata Convention on Mercury in controlling mercury use in community gold mining in Aceh Province and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical juridical legal research method. The data were collected through library research and field research conducted by interviewing representatives from the Aceh Provincial Environment and Forestry Agency, the Aceh Provincial Energy and Mineral Resources Agency, and an environmental law advocate. The collected data were then processed and analyzed using a descriptive qualitative approach to address the research questions. The findings indicate that Indonesia has established a national legal framework through the ratification of the Minamata Convention and the formulation of the National Action Plan for Mercury Reduction and Elimination. However, the implementation of the Minamata Convention in Aceh Province has not been optimal due to the absence of a Regional Action Plan for Mercury Reduction and Elimination, the lack of legally designated Community Gold mining Areas, weak supervision, and limited inter-agency coordination and institutional capacity. This study recommends that the Aceh Government promptly formulate and adopt a Regional Action Plan for Mercury Reduction and Elimination, strengthen coordination and supervision of community gold mining activities, amend the Aceh Qanun on Mineral and Coal Mining to accommodate the designation of community gold mining Areas, and expand the adoption of mercury-free gold processing technologies to support the effective and sustainable implementation of the Minamata Convention.