PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI…
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tindak pidana kekerasan seksual di Aceh. Dalam praktik penegakan hukumnya masih ditemukan berbagai kendala seperti kesulitan pembuktian dan perlu harmonisasi antara kedua peraturan tersebut guna mewujudkan penegakan hukum dalam hal kekerasan seksual di Aceh yang lebih efektif.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum …
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENGEMBALIAN BARANG OLEH K…
Pasal 6 huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menjamin hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan atas barang yang telah diserahkan dan hak untuk menerima perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, dan Pasal 5 huruf b UUPK mewajibkan konsumen untuk beritikad baik dalam setiap transaksi termasuk dalam proses pengembalian barang. Namun, dalam pelaksanaannya pe…
IMPLEMENTASI MINAMATA CONVENTION ON MERCURY 2013 DALAM PENGENDALIAN MERKURI P…
Merkuri merupakan bahan berbahaya yang masih digunakan dalam kegiatan pertambangan emas oleh masyarakat dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia serta lingkungan hidup. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Minamata mengenai Merkuri melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Ratifikasi tersebut mewajibkan Indonesia melaksanakan ketentuan Pasal 7 Konvensi Minamata mengenai pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri pada pertambangan emas oleh masyarakat melalui penyusun…
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI TA…
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
MEMBACAKAN AKTA JUAL BELI TANAH DI HADAPAN
PENGHADAP DI ACEH BESAR
Cut Riska Yulanda
Ilyas
Zahratul Idami
ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang diberi
kewenangan oleh negara untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan
hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam
Pasal 22 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana…
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya