IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD …
Orangutan Sumatera (Pongo abelii) berstatus Critically Endangered dan terdaftar dalam Appendix I CITES, yang melarang secara ketat perdagangannya. Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978, sehingga terikat kewajiban pacta sunt servanda untuk melaksanakannya dengan itikad baik. Salah satu habitat besar orangutan sumatera adalah Suaka Margasatwa Rawa Singkil di Aceh. Namun, praktik di lapangan menunjukkan kondisi yang berlawanan, di mana perdagangan ileg…
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU KARYA SASTRA FIKSI ACEH TERHADAP PEMBAJAKAN…
Pasal 9 jo. Pasal 40 ayat (1) huruf a jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk penerbitan, penggandaan, dan distribusi karya. Individu wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta untuk melaksanakan hak- hak tersebut. Larangan diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan penggandaan atau penggunaan komersial karya tanpa izin. Perlindungan …
ANALYSIS OF THE SCREENING OBLIGATIONS FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT UND…
Aktivitas manusia di kawasan di luar yurisdiksi nasional (ABNJ) semakin memberikan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut. Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (BBNJ) membentuk kerangka penilaian dampak lingkungan (EIA) dengan proses penyaringan (screening) untuk mencegah kerusakan. Sementara itu, Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA) di bawah UNCLOS mengatur EIA untuk penambangan laut dalam melalui prosedur dan standarnya sendiri. Isu utama terletak pada bagaim…
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN RN(SUATU …
Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dijelaskan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunak…
LEGAL AND PRACTICAL CHALLENGES IN RECOGNIZING CLIMATE REFUGEES IN INTERNATION…
Perubahan iklim mengancam hak asasi manusia fundamental dan menyebabkan pengungsian lintas batas, terutama dari negara-negara kepulauan dataran rendah. Namun, mereka yang terdampak tetap tidak diakui dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini mencerminkan kesenjangan normatif antara kerangka kerja perlindungan pengungsi yang ada dan realitas kemanusiaan yang terus berkembang terkait pengungsian akibat iklim.
Penelitian ini bertujuan un…
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT…
ABSTRAK
Ziya Zumila
2025
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI
KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 53), pp.,bibl,.
(Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.Hum.)
Pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal merupakan bagian penting
dalam menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Berdasarkan Permenkes
Nomor 1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang Izin produksi Kosmetika, setiap
kosmetik yang bereda…
STATISTIK KRIMINAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN JARIMAH KHALWATRN(SUATU PENEL…
Statistik kriminal sebagai upaya penanggulangan jarimah khalwat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat pelanggaran yang terjadi di kota Banda Aceh. Pasal 1 angka 23 dirumuskan khalwat adalah perbuatan yang berada ditempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram tanpa ikatan perkawinan yang mengarah kepada perbutan zina. Namun dalam penanggulangan jarimah khalwat diperlukan informasi jumlah data mengenai jumlah jarimah khalwa…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI HUKUM ADAT GAMPONG LUE…
Tindak pidana penganiayaan ringan di lingkungan mayarakat merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan yang tepat demi menjaga kesejahteraan dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Namun kenyataannya, penganiayaan ringan masih terjadi dan perangkat adat Gampong menghadapi kendala dalam penyelesaiannya. Peradilan adat Gampong menawarkan hasil penyelesaian yang memfokuskan pada perdamaian antar kedua belah pihak. Meski
demikian, terdapat permasalahan yang menyangkut tentang mekanisme pe…
