ANALYSIS OF THE SCREENING OBLIGATIONS FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT UND…
Aktivitas manusia di kawasan di luar yurisdiksi nasional (ABNJ) semakin memberikan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut. Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Luar Yurisdiksi Nasional (BBNJ) membentuk kerangka penilaian dampak lingkungan (EIA) dengan proses penyaringan (screening) untuk mencegah kerusakan. Sementara itu, Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA) di bawah UNCLOS mengatur EIA untuk penambangan laut dalam melalui prosedur dan standarnya sendiri. Isu utama terletak pada bagaim…
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN RN(SUATU …
Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dijelaskan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunak…
LEGAL AND PRACTICAL CHALLENGES IN RECOGNIZING CLIMATE REFUGEES IN INTERNATION…
Perubahan iklim mengancam hak asasi manusia fundamental dan menyebabkan pengungsian lintas batas, terutama dari negara-negara kepulauan dataran rendah. Namun, mereka yang terdampak tetap tidak diakui dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini mencerminkan kesenjangan normatif antara kerangka kerja perlindungan pengungsi yang ada dan realitas kemanusiaan yang terus berkembang terkait pengungsian akibat iklim.
Penelitian ini bertujuan un…
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT…
ABSTRAK
Ziya Zumila
2025
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK ILEGAL OLEH BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI
KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 53), pp.,bibl,.
(Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.Hum.)
Pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal merupakan bagian penting
dalam menjamin keamanan dan kesehatan konsumen. Berdasarkan Permenkes
Nomor 1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang Izin produksi Kosmetika, setiap
kosmetik yang bereda…
STATISTIK KRIMINAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN JARIMAH KHALWATRN(SUATU PENEL…
Statistik kriminal sebagai upaya penanggulangan jarimah khalwat bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat pelanggaran yang terjadi di kota Banda Aceh. Pasal 1 angka 23 dirumuskan khalwat adalah perbuatan yang berada ditempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram tanpa ikatan perkawinan yang mengarah kepada perbutan zina. Namun dalam penanggulangan jarimah khalwat diperlukan informasi jumlah data mengenai jumlah jarimah khalwa…
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI HUKUM ADAT GAMPONG LUE…
Tindak pidana penganiayaan ringan di lingkungan mayarakat merupakan permasalahan yang memerlukan penanganan yang tepat demi menjaga kesejahteraan dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Namun kenyataannya, penganiayaan ringan masih terjadi dan perangkat adat Gampong menghadapi kendala dalam penyelesaiannya. Peradilan adat Gampong menawarkan hasil penyelesaian yang memfokuskan pada perdamaian antar kedua belah pihak. Meski
demikian, terdapat permasalahan yang menyangkut tentang mekanisme pe…
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE IMPLEMENTATION OF CARBON TRADING IN ACEH
Perdagangan karbon merupakan mekanisme berbasis pasar yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim, yang telah menjadi isu global yang semakin mendesak. Aceh, dengan otonomi khusus dan kekayaan sumber daya alamnya, terutama di wilayah minyak, gas, dan hutan, memiliki potensi unik untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Namun, fragmentasi kelembagaan, kurangnya kesadaran publik, dan ketidakpastian regulasi terus menghambat kemampuan wilayah ini untuk menerapkan kerangka kerja perdagan…
ANALYSIS OF THE LEGAL STATUS OF ROHINGYA AT MINA RAYA CAMP UNDER PRESIDENTIAL…
Studi ini didasarkan pada krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung yang memengaruhi kelompok etnis Rohingya yang tinggal di Kamp Mina Raya, Kabupaten Pidie, Aceh. Sebagai populasi tanpa kewarganegaraan yang melarikan diri dari persekusi sistemik di Myanmar, kedatangan mereka di Indonesia menimbulkan tantangan hukum, kemanusiaan, dan etika yang kompleks—terutama terkait pengakuan mereka sebagai pengungsi dan meningkatnya kerentanan mereka terhadap perdagangan manusia.
Tujuan tesis ini a…
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG
ABSTRAK
WIDYA RAIHAN ZAHRA,
2025
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN PENUMPANG PADA PELAYARAN KAPAL RUTE SINABANG - CALANG
Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
(v,70), pp., tabl., bibl., app.
Susiana, S.H., M.H.
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa, “perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya”. Perlindungan penumpang seharusnya me…
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MELALUI PROGRAM PEMBANGUNAN INTA…
ABSTRAK
Abdika Mitana,
2025
PELAKSANAAN
CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY MELALUI PROGRAM
PEMBANGUNAN INTAKE AIR BERSIH PADA
PT. SOLUSI BANGUN ANDALAS ACEH BESAR
(Suatu Penelitian di Kecamatan Leupung dan Lhoknga,
Aceh Besar)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,61),pp.,bibl.
Safrina, S.H., M.H., M.EPM.
Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang …
