Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
ANNISA ZILZIA,
2026

YURISDIKSI
INDONESIA TERHADAP
PENANGANAN UNRULY PASSENGERS DALAM
KASUS TURKISH
AIRLINES TK-56
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 76), pp., bibl.
Enzus Tinianus, S.H., M.H.
Insiden unruly passengers dalam penerbangan internasional terus
meningkat. Data International Air Transport Association (IATA) menunjukkan
bahwa pada tahun 2023 terjadi satu kasus unruly passengers pada setiap 480
penerbangan, meningkat dibandingkan satu kasus pada setiap 568 penerbangan
pada tahun sebelumnya. Secara normatif, penanganan unruly passengers telah
diatur dalam Konvensi Tokyo 1963 yang mengatur kewenangan kapten penerbang
selama penerbangan serta dasar yurisdiksi negara terhadap tindak pidana yang
terjadi di atas pesawat udara, termasuk kemungkinan pelaksanaan yurisdiksi oleh
negara selain negara pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Namun,
penerapan ketentuan tersebut dalam praktik masih menimbulkan persoalan
mengenai pelaksanaan yurisdiksi negara dalam penanganan unruly passengers,
sebagaimana tercermin dalam kasus Turkish Airlines TK-56 yang melibatkan lebih
dari satu negara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai
kewenangan dan batasan penegakan hukum terhadap unruly passengers dalam
penerbangan internasional serta menjelaskan yurisdiksi Indonesia dalam
penanganan peristiwa unruly passengers pada pesawat Turkish Airlines TK-56.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui analisis kualitatif
terhadap instrumen hukum internasional dan nasional yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap unruly
passengers di Indonesia masih menghadapi kendala yurisdiksi. Konvensi Tokyo
1963 menempatkan negara pendaftaran pesawat sebagai yurisdiksi utama, tetapi
tetap membuka kemungkinan bagi negara lain untuk menjalankan yurisdiksi
berdasarkan Pasal 4. Dalam kasus Turkish Airlines TK-56, Indonesia memiliki
dasar untuk menjalankan yurisdiksi karena pelaku merupakan warga negara
Indonesia dan pesawat melakukan pendaratan darurat di wilayah Indonesia.
Namun, belum adanya mekanisme nasional yang mengatur pelaksanaan
kewenangan tersebut menyebabkan penanganan tidak berlanjut ke proses pidana
dan terbatas pada pemeriksaan awal serta pengawasan administratif.
Untuk memperkuat kepastian dan efektivitas hukum, Indonesia perlu
membentuk mekanisme nasional yang mengatur pelaksanaan yurisdiksi terhadap
unruly passengers, termasuk implementasi Pasal 4 Konvensi Tokyo 1963, prosedur
penyerahan pelaku, pengumpulan dan penyerahan alat bukti, serta koordinasi
antarlembaga guna memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas
penegakan hukum, dan memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia.

Tidak Tersedia Deskripsi