Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS …

Tabriz Najla Balqis

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur secara tegas ancaman pidana bagi setiap perbuatan perekrutan, pengangkutan, maupun penampungan orang dengan tujuan eksploitasi, termasuk yang dilakukan melalui sarana digital berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam praktiknya, terdapat kesenjangan dimana sifat …

YURISDIKSI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN RNUNRULY PASSENGERS DALAM KASUS RNTU…

Annisa Zilzia

ABSTRAK ANNISA ZILZIA, 2026 YURISDIKSI INDONESIA TERHADAP PENANGANAN UNRULY PASSENGERS DALAM KASUS TURKISH AIRLINES TK-56 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 76), pp., bibl. Enzus Tinianus, S.H., M.H. Insiden unruly passengers dalam penerbangan internasional terus meningkat. Data International Air Transport Association (IATA) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terjadi satu kasus unruly passengers pada setiap 480 penerbangan, meningkat dibandingkan satu kasus pada …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN GADAI ADAT TANAH PERT…

RIFKI MAUFI

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur sahnya perjanjian. Gadai tanah pertanian diatur oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 mengharuskan tanah yang digadaikan selama tujuh tahun atau lebih harus dikembalikan tanpa tebusan jika telah melebihi 7 tahun. Di Aceh Besar, kasus gadai tanah menunjukkan adanya ketidakpastian hukum karena gadai tanah adat pertanian tidak membuat batas waktu pengembalian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme perjanjian gadai …

TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA …

Haiqal Al Kautsar Rachmadi

ABSTRAK Haiqal Al Kautsar Rachmadi, (2024) TINJAUAN YURIDIS PIDANA MATI PADA DELIK TERTINGGAL DALAM KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63) pp., bibl. (Mukhlis, S.H., M.Hum.) Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada ayat (2) terdapat penjatuhan hukuman mati yang memungkinkan terdakwa dijatuhi hukuman mati jika narkotika golongan I beratnya sudah melebihi 1 (satu) kilogram. Penjatuhan hukuman pada deli…

PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PASCA DIVERSI (SUATU PENEL…

FARIS YAHYA

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) menyatakan bahwa diversi pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Namun, dalam kenyataannya, masih terdapat anak yang sudah menjalani diversi tetapi kembali melakukan pengulangan tindak pi…

PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA…

Alya Maghfirah

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 huruf (e) ASEAN Charter yang berbunyi “tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN,” di mana pasal ini menjadi landasan bagi penerapan prinsip non-intervensi di ASEAN. Prinsip non-intervensi nyatanya memberikan dampak buruk bagi ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM bagi etnis minoritas Rohingya di Myanmar. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan mengenai kepatutan penerapa…

ASAS NON REFOULEMENT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH

ZULFAHMI

Pada awal kedatangannya, etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap karena tidak memiliki dokumen resmi perjalanan serta menimbulkan penolakan dari pemerintahan Indonesia. Pengungsi rohingnya terus meningkat setiap tahunnya yang ditunjukkan oleh data UNHCR, sehingga pengungsi yang masuk ke Indonesia berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan Masyarakat. Adapun alasan pemerintah Indonesia tidak bisa menolak pengungsi Rohingya dikarenakan berlakunya prinsip non refoulement yang diakui se…

TINJAUAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP PEMBENTUKAN MAJELIS PROFES…

Faiz Al-imtiyaaz

Dalam dunia Penerbangan kecelakaan pesawat sering terjadi khususnya di Indonesia, karena itu perlu ditingkatkannya kepedulian dari pemerintah dan pemilik pesawat, untuk mengurangi kriminalisasi terhadap personel penerbangan khususnya Pilot, perlunya dibentuk Majelis Profesi Penerbangan yang akan meningkatkan kompetensi personel penerbangan dan menegakkan etika profesi di dunia penerbangan Indonesia. Karena itu perlu dibentuknya Majelis Profesi Penerbangan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nom…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR: 83/PDT/PT.MND TENTANG PE…

Naufal Rizqullah

ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR : 83/PDT/2021/PT.MND TENTANG PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55) pp.,bibl.,app. NAUFAL RIZQULLAH, 2023 Kadriah, S.H., M.HUM Permasalahan hutang piutang secara lisan terkadang menyebabkan konflik dalam masyarakat. Salah satunya sengketa yang terjadi dalam putusan pengadilan tinggi nomor 83/PDT/2021/PT.Mnd. Putusan ini dinilai tidak tepat …

PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK YANG MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS AKIBAT JARIM…

SITI KAILA

ABSTRAK SITI KAILA PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK YANG (2023) MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS AKIBAT JARIMAH KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 80) pp., tbl., bibl., app Ainal Hadi, S.H., M.Hum. Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan An…


    SERVICES DESK