Electronic Theses and Dissertation

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang bernilai ekonomis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti ketidakjelasan norma hukum, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta belum optimalnya pemanfaatan aset untuk kepentingan negara. Paradigma yang masih menempatkan penyitaan hanya untuk kepentingan pembuktian menyebabkan banyak aset produktif mengalami penurunan nilai, bahkan dimusnahkan tanpa mempertimbangkan potensi ekonominya. Kondisi ini berdampak pada tidak maksimalnya pemulihan kerugian negara dan lemahnya kontribusi aset sitaan terhadap penerimaan negara.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat benda sitaan dan barang rampasan yang bernilai ekonomis oleh Kejaksaan dalam pemanfaatannya untuk kepentingan negara; mengkaji urgensi pengelolaannya secara filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta merumuskan konstruksi pengelolaan yang ideal dan berorientasi pada pemulihan aset negara.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan komparatif. Penelitian ini juga didukung oleh bahan hukum sekunder dan data empiris sebagai pelengkap analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan di Indonesia masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu sistem hukum yang komprehensif. Hal ini menyebabkan terjadinya inkonsistensi dalam praktik, penurunan nilai ekonomis aset, serta tidak optimalnya pemanfaatan bagi kepentingan negara. Urgensi pengelolaan oleh Kejaksaan didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga nilai ekonomis aset, menjamin kepastian hukum, serta mengoptimalkan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini menawarkan konstruksi pengelolaan melalui penguatan peran Kejaksaan sebagai aktor sentral, pembentukan dan optimalisasi Badan Pemulihan Aset (BPA), pengaturan tegas terkait pemanfaatan benda sitaan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap, serta model akselerasi pemanfaatan barang rampasan pascaputusan pengadilan. Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan yang bernilai ekonomis memerlukan pembaruan hukum yang komprehensif dan

1Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
2Ketua Promotor, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
3Anggota Promotor, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
4Anggota Promotor, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
terintegrasi. Penguatan peran Kejaksaan sebagai pengelola utama menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pengelolaan yang efektif, transparan, dan berkeadilan, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk kepentingan negara.
Kepada pemerintah disarankan untuk membentuk regulasi yang lebih tegas dan komprehensif terkait pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan bernilai ekonomis, termasuk penetapan kriteria yang jelas mengenai nilai ekonomis. Selain itu, perlu penguatan kelembagaan dan kapasitas Kejaksaan dalam pengelolaan aset, serta penerapan sistem manajemen yang modern dan akuntabel guna mencegah penyusutan nilai aset dan meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Kata kunci: benda sitaan, barang rampasan, nilai ekonomis, Kejaksaan, pengelolaan, kepentingan negara.

The management of seized and forfeited assets of economic value within Indonesia’s criminal justice system continues to face various fundamental challenges, such as unclear legal norms, overlapping jurisdictional authority among agencies, and the suboptimal utilization of assets for the state’s benefit. A paradigm that still views seizure solely as a means of evidence collection has led to many productive assets depreciating in value or even being destroyed without consideration of their economic potential. This situation results in suboptimal recovery of state losses and a weak contribution of seized assets to state revenue. This study aims to analyze the nature of seized and forfeited assets of economic value managed by the Prosecutor’s Office in their utilization for the state’s interests; to examine the urgency of their management from philosophical, sociological, and legal perspectives; and to formulate an ideal management framework oriented toward the recovery of state assets. The research method used is normative legal research with legislative, conceptual, historical, and comparative approaches. This study is also supported by secondary legal materials and empirical data to complement the analysis. The findings show the management of seized and forfeited property in Indonesia remains fragmented and has not yet been integrated into a comprehensive legal system. This has led to inconsistencies in practice, a decline in the economic value of assets, and suboptimal utilization for the benefit of the state. The urgency of management by the Attorney General’s Office stems from the need to preserve the economic value of assets, ensure legal certainty, and optimize the recovery of state losses. This study proposes a management framework through strengthening the role of the Attorney General’s Office as the central actor, establishing and optimizing the Asset Recovery Agency (BPA), implementing strict regulations regarding the utilization of seized property before a final and binding court decision, and developing a model to accelerate the utilization of forfeited assets following a court ruling. The management of seized 1Doctoral Student, Doctor of Law Program, Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala. 2Chief Supervisor, Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala. 3Co-Supervisor, Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala. 4Co-Supervisor, Faculty of Law, Universitas Syiah Kuala. property and forfeited assets of economic value requires comprehensive and integrated legal reform. Strengthening the role of the Attorney General’s Office as the primary manager is key to establishing an effective, transparent, and equitable management system capable of optimizing asset utilization for the state’s benefit. The government is advised to establish stricter and more comprehensive regulations regarding the management of seized and forfeited assets of economic value, including the establishment of clear criteria regarding economic value. In addition, it is necessary to strengthen the institutional framework and capacity of the Attorney General’s Office in asset management, as well as to implement a modern and accountable management system to prevent asset depreciation and increase contributions to state revenue. Keywords: confiscated assets, forfeited assets, economic value, Prosecutor's Office, management, state interests.