Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Ketidakjelasan konsep unsur kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), hingga kini belum memiliki definisi normatif maupun lembaga resmi yang berwenang menetapkannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan problem yuridis dalam praktik penegakan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kualifikasi delik korupsi menjadi delik materiil, sehingga pembuktian unsur kerugian perekonomian negara harus bersifat nyata (actual loss). Namun, dalam praktiknya, seperti pada kasus korupsi Surya Darmadi, penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam menentukan ukuran dan metode pembuktian kerugian perekonomian negara secara sah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap unsur kerugian perekonomian negara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid. Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst dan hambatan serta kendala dalam pembuktian unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi.
Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dianalisis melalui kajian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik penelitian dokumen tertulis yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan, makalah, jurnal dan naskah-naskah tulisan lainnya. Selanjutnya data diolah dan dianalisa dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim terhadap unsur kerugian perekonomian negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif melalui penafsiran luas terhadap unsur “kerugian perekonomian negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa kerusakan lingkungan dan hilangnya potensi pendapatan negara akibat alih fungsi kawasan hutan secara ilegal merupakan bagian dari kerugian perekonomian negara yang nyata, sedangkan Mahkamah Agung menegaskan pentingnya pembatasan unsur tersebut hanya pada kerugian yang bersifat aktual (actual loss) sesuai dengan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Hambatan dan kendala dalam pembuktian unsur kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi bersumber dari faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Dari aspek internal, Mahkamah Agung masih menghadapi permasalahan ketidakjelasan substansi hukum, disparitas pemahaman hakim, keterbatasan kapasitas teknis, serta belum adanya pedoman yudisial yang dapat menyeragamkan interpretasi unsur kerugian perekonomian negara secara konsisten. Sementara dari aspek eksternal, ketidakharmonisan regulasi antar perundang-undangan dan ketiadaan lembaga yang secara hukum berwenang melakukan audit atas kerugian perekonomian negara menimbulkan ketidakpastian pembuktian serta perbedaan hasil perhitungan antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan).
Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait konsep dan mekanisme pembuktian kerugian perekonomian negara. Disarankan kepada pemerintah agar dibentuk lembaga atau unit khusus yang berwenang melakukan audit terhadap kerugian perekonomian negara dengan dasar hukum yang kuat dan metodologi yang terukur, guna mendukung validitas pembuktian di proses peradilan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kerugian Perekonomian Negara, Korupsi, Pembuktian

ABSTRACT The ambiguity of the concept of economic loss to the state in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Corruption Crime Law (Tipikor Law), which to date has no normative definition or official institution authorised to determine it. This uncertainty has given rise to legal problems in law enforcement, especially after Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016, which changed the classification of corruption offences to material offences, meaning that the element of economic loss to the state must be proven to be actual loss. However, in practice, as in the case of Surya Darmadi's corruption, law enforcement officials still face difficulties in determining the measure and method of proving economic loss to the state in a lawful manner. This study aims to examine and analyse the basis of the judge's consideration of the element of economic loss to the state in the decision of the Central Jakarta District Court Number 62/Pid. Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst and the obstacles and constraints in proving the element of economic loss to the state in criminal acts of corruption. This study utilises a normative legal method with a statute approach, case approach, and conceptual approach. The data was analysed through a literature review using primary legal materials, such as Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The data collection technique used written document research related to the legal issues being studied, consisting of legislation, books, court decisions, papers, journals, and other written materials. The data was then processed and analysed using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study indicate that the basis for the judge's consideration of the element of economic loss to the state in Central Jakarta District Court Decision Number 62/Pid.Sus -TPK/2022/PN.Jkt.Pst indicate an effort to enforce the law oriented towards substantive justice through a broad interpretation of the element of ‘economic loss to the state’ as referred to in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law. The first-instance panel of judges assessed that environmental damage and the loss of potential state revenue due to the illegal conversion of forest areas constitute part of the actual economic loss to the state, while the Supreme Court emphasised the importance of limiting this element to actual loss in accordance with Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016. Obstacles and constraints in proving the element of economic loss to the state in criminal acts of corruption stem from internal and external factors that are interrelated and affect the effectiveness of law enforcement. From an internal perspective, the Supreme Court still faces problems of legal uncertainty, disparities in judges' understanding, limited technical capacity, and the absence of judicial guidelines that can standardise the interpretation of the element of economic loss to the state in a consistent manner. Meanwhile, from an external perspective, the lack of harmony between regulations and the absence of an institution that is legally authorised to audit state economic losses has led to uncertainty in proving these losses and differences in the calculations of law enforcement agencies. It is recommended that the House of Representatives (DPR) harmonise legislation relating to the concept and mechanism of proving economic losses to the state. It is recommended that the government establish a special agency or unit authorised to audit economic losses to the state based on sound legal principles and measurable methodologies, in order to support the validity of evidence in criminal corruption trials. Keywords: Economic Losses to the State, Corruption, Evidence