Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS POTRET DI RUANG PUBLIK YANG DIKOMERSIALKAN TANPA IZIN MELALU…

Cut Fitri Mulyana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman atas potret tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Namun, aplikasi FotoYu menggunakan teknologi kecerdasan buatan (RoboYu) untuk memfasilitasi komersialisasi potret di ruang publik tanpa izin, sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta dan hak atas citra diri. P…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PASAL 2 AY…

Munawwar Hamidi

ABSTRAK Ketidakjelasan konsep unsur kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), hingga kini belum memiliki definisi normatif maupun lembaga resmi yang berwenang menetapkannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan problem yuridis dalam praktik penegakan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kualifikasi delik korupsi menjadi delik materiil, sehingga pembuktian uns…

ANALISIS YURIDIS DALAM PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA AB…

Muhadir

KUHP membahas tentang aborsi dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 299 dan Pasal 346-349 KUHP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) mengatur mengenai sanksi pidana atas perbuatan aborsi dalam Pasal 194 secara khusus. Namun, atas perbuatan aborsi yang terjadi seperti dalam Putusan Nomor 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw ketentuan pidana yang diterapkan berbeda. Seharusnya berdasarkan asas lex posteriori derogat legi priori…

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PI…

Riski Yuliansyah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk unsur sipil dan militer. Dalam sistem peradilan Indonesia, perkara koneksitas yang melibatkan kedua unsur tersebut sering kali menimbulkan perdebatan mengenai kewenangan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) men…

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN MENURUT…

Ghazi Al - Aqsha

ABSTRAK Ghazi Al - Aqsha, (2025) ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 77), pp., bibl., tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Perbuatan tindak pidana terhadap proses peradilan banyak terjadi di masyarakat, namun dalam kenyataannya tindak pidana ini hampir tidak pernah diproses di peradilan. Hal ini disebabkan oleh pengaturan da…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI ACEH

Annie Conny Potu

Manusia, yang dimaksud Hak Asasi Manusia (HAM) itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Rakyat aceh selama ini banyak mengalami Pelanggaran HAM masa lalu dan banyak tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban …

ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PE…

DISYA AULIA RAZZI

ABSTRAK Disya Aulia Razzi, 2023 ANALISIS YURIDIS SHAREHOLDERS AGREEMENT TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 91), pp., bibl., app Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H., M.H. Pasal 126 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa perbuatan hukum akuisisi wajib memperhatikan pemegang saham minoritas, sementara dalam Pasal 126 ayat 3, ketidaksetujuan pemegang saham minoritas terhadap akuisisi yang meminta …

ANALISIS YURIDIS PEMBAJAKAN BUKU YANG DIPERDAGANGKAN MELALUI MARKETPLACE DALA…

Zainul Arifin

Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia marak terjadi, salah satunya pembajakan buku yang dicetak secara bebas tanpa Izin dari Pengarang atau Penerbit. Kasus ini semakin melebar ketika penjualan dilakukan secara online. Berdasarkan survei Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Bulan April 2020 terdapat 25% format PDF yang dibagikan secara gratis, kemudian terdapat 54,2% penjualan buku fisik bajakan melalui Marketplace, dan 20,8% penjualan buku format PDF. Pada dasarnya Pasal 9 ayat (3) UUHC Tahun 201…

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SU…

MUHAMMAD AQIL ARRAFI

ABSTRAK Muhammad Aqil Arrafi, 2022 ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,57)pp., bibl. NURSITI, S.H., M.Hum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual. Selain itu ju…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN HAK MILIK MELALUI AKTA JUAL BELI YANG DI…

POPY KATARINE

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT/PPATS). Dalam proses pengalihan hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh PPATS diketahui bahwa obyek tanah yang telah dijual oleh tergugat dan beralih kepada pihak ketiga tersebut adalah obyek sengketa di pengadilan yang dikemudian hari timbul permasalahan karena penerbitan akta jual beli yang dilakukan oleh PPATS terhadap obyek tanah yang …


    SERVICES DESK