Electronic Theses and Dissertation

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mengalami peningkatan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat kenaikan jumlah perkara dari 271 kasus pada tahun 2019 menjadi 791 kasus pada tahun 2023. Di tengah tingginya angka korupsi tersebut, muncul permasalahan hukum terkait penghentian penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh oleh Polresta Banda Aceh. Penghentian tersebut dilakukan karena adanya pengembalian kerugian keuangan negara dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman antara Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), yang menimbulkan persoalan normatif karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12A Ayat (2) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana, kemudian penggelapan dalam jabatan serta pemalsuan buku atau surat yang menimbulkan kerugian di bawah lima juta (kerugian keuangan negara yang relatif kecil) juga dapat dipidana. Serta di KUHAP Lama tidak terdapat ketentuan mengenai penghentian penyelidikan, namun pada tahun 2026 terkait penghentian penyelidikan dapat dilakukan dengan syarat bahwa bukan merupakan tindak pidana, karena hal tersebut telah tercantum di dalam Pasal 19 KUHAP Baru yang baru berlaku. Ketidaksesuaian antara penerapan Nota Kesepahaman yang bersifat administratif dengan kewajiban penegakan hukum pidana ini menimbulkan ketimpangan dalam proses hukum, sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai keabsahan penghentian perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Nota Kesepahaman APIP dan APH tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan terkait keabsahan Nota Kesepahaman APIP dan APH sebagai landasan yang sah dalam penghentian perkara tindak pidana korupsi serta proses hukum perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, muatan Nota Kesepahaman APIP dan APH tidak sah atau tidak dapat menjadi landasan dalam penghentian penyelidikan korupsi, seperti perkara KKR Aceh walaupun sudah dikembalikan kerugian keuangan negara, dikarenakan nota kesepahaman hanyalah bentuk koordinasi antar instansi, bukan menjadi sumber hukum dalam proses hukum terhadap tindak pidana korupsi yang semestinya, namun dapat menjadi landasan dalam menindaklanjuti laporan perkara tindak pidana korupsi pihak KKR Aceh guna melakukan proses audit oleh APIP. Dan kedua, proses hukum perkara tindak pidana korupsi yang seharusnya dilakukan oleh Polresta Banda Aceh seperti terhadap pihak KKR Aceh adalah melanjutkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan seterusnya, dikarenakan perkara korupsi KKR Aceh terdapat unsur tindak pidana korupsi, alat bukti yang cukup, adanya unsur mens rea dan actus reus, serta tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf, guna dapat merealisasikan kepastian hukum dan penegakan hukum yang semestinya.

Saran yang dapat diberikan pertama, disarakan agar muatan Nota Kesepahaman antara APIP dan APH tidak dijadikan dasar penghentian penyelidikan korupsi, melainkan hanya sebagai pedoman koordinatif. Oleh karena itu, setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi, termasuk pada KKR Aceh, tetap perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme audit internal APIP tanpa meniadakan proses hukum yang seharusnya. Dan kedua, disarankan agar Polresta Banda Aceh menjalankan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan dengan melanjutkan perkara korupsi KKR Aceh ke tahap penyidikan dan proses hukum lanjutan, meskipun kerugian keuangan negara sudah dikembalikan ke kas negara ataupun daerah. Hal ini penting untuk memastikan kepastian hukum, serta tegaknya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Keabsahan, Nota Kesepahaman, Penghentian, Korupsi

Corruption as an extraordinary crime has shown a significant increase in Indonesia, as indicated by data from Indonesia Corruption Watch (ICW), which recorded a rise in the number of cases from 271 cases in 2019 to 791 cases in 2023. Amid this high incidence of corruption, a legal issue has emerged concerning the termination of an investigation into alleged corruption at the Aceh Truth and Reconciliation Commission (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi/KKR Aceh) by the Banda Aceh Police. The termination was carried out on the grounds that the state financial losses had been reimbursed, based on a Memorandum of Understanding between the Government Internal Supervisory Apparatus (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah/APIP) and Law Enforcement Agencies (Aparat Penegak Hukum/APH). This practice raises normative legal concerns, as it contradicts the prevailing statutory provisions, namely Article 4 of Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Articles 8, 9, and Article 12A paragraph (2) of the Amendment to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes, which explicitly stipulate that the restitution of state financial losses does not eliminate criminal liability. Furthermore, embezzlement in office and falsification of books or documents causing losses of less than five million rupiah (relatively small state financial losses) remain punishable offenses. In addition, the former Criminal Procedure Code did not regulate the termination of investigations; however, starting in 2026, the termination of investigations may be conducted only on the condition that the act does not constitute a criminal offense, as stipulated in Article 19 of the newly enacted Criminal Procedure Code. The inconsistency between the application of an administrative Memorandum of Understanding and the mandatory enforcement of criminal law creates legal disparity in the law enforcement process. Therefore, an in-depth analysis is required regarding the legality of terminating corruption cases based on the Memorandum of Understanding between APIP and APH. This study aims to analyze and explain the legality of the MoU between APIP and APH as a lawful basis for terminating corruption cases, as well as the proper legal process that should be carried out by the Banda Aceh City Police in handling corruption cases. The research method employed in this study is normative juridical research using statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through secondary sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method used is descriptive analysis. The results of the study indicate that, first, the substance of the Memorandum of Understanding (MoU) between APIP and APH is invalid or cannot serve as a legal basis for the termination of corruption investigations, such as in the Aceh KKR case, even though the state financial losses have been repaid. This is because the memorandum of understanding merely constitutes a form of inter-agency coordination and does not serve as a source of law in the legal process concerning corruption offenses. However, it may serve as a basis for following up reports of alleged corruption cases involving the Aceh KKR for the purpose of conducting an audit process by APIP. Second, the legal process for corruption cases that should be undertaken by the Banda Aceh City Police (Polresta Banda Aceh), such as those involving the Aceh KKR, is to proceed with the case to the investigation stage and beyond. This is due to the fact that the Aceh KKR corruption case contains elements of a corruption offense, sufficient evidence, the presence of mens rea and actus reus, and the absence of justifying or excusing reasons, in order to realize legal certainty and proper law enforcement. The recommendations of this study are, first, that the substance of the Memorandum of Understanding between APIP and APH should not be used as a basis for terminating corruption investigations, but rather as a coordinative guideline. Therefore, every report of alleged corruption offenses, including those involving KKR Aceh, should continue to be followed up through APIP’s internal audit mechanisms without eliminating the legally mandated criminal justice process. Second, it is recommended that the Banda Aceh Police carry out the legal process in accordance with the applicable laws and regulations by advancing the KKR Aceh corruption case to the investigation stage and subsequent legal proceedings, even if the state financial losses have been returned to the state or regional treasury. This is crucial to ensure legal certainty and the effective enforcement of anti-corruption laws. Keywords: Validity, Memorandum of Understanding, Termination, Corruption