Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di wilayah hukum Polda Aceh telah berjalan, namun belum optimal. Hambatan utama berasal dari faktor internal berupa keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan sifat delik aduan, serta faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya kekeluargaan, dan maraknya peredaran karya bajakan secara digital. Upaya penanggulangan dilakukan melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi forensik digital, serta koordinasi antara Kepolisan Daerah Aceh dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penegakan hukum hak cipta di Aceh ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas aparat pihak berwenang, mengedukasi publik terhadap urgensi pentingnya hak cipta, serta kerja sama yang lebih intensif antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan pemegang hak cipta untuk menekan angka pelanggaran hak cipta di Aceh.

This study aims to demonstrate that the application of Law Number 28 of 2014 on Copyright within the jurisdiction of the Aceh Regional Police has been carried out, but not yet optimally. The main obstacles arise from internal factors, including the limited capacity of law enforcement officers and the complaint-based nature (delik aduan) of copyright offenses, as well external factors such as public legal awareness, the prevalence of communal culture, and the widespread circulation of pirated works in digital form. Efforts to overcome these obstacles include enhancing legal education, strengthening the capacity of investigators, utilizing digital forensic technology, and improving coordination between the Aceh Regional Police and the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). In light of these results, it is suggested that copyright law enforcement in Aceh be improved through capacity building for legal authorities, broader community perception campaigns on the urgency of copyright protection, and closer cooperation between the police, local government, and copyright holders to reduce copyright infringements in the region.