Electronic Theses and Dissertation

Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Namun pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menimbulkan wanprestasi
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, menjelaskan bentuk-bentuk dari wanprestasi dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi, serta menjelaskan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan sehingga menimbulkan wanprestasi. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi yaitu melakukan pembayaran atas harga sewa tetapi tidak penuh, terlambat melakukan pembayaran, dan tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian setelah melakukan sewa menyewa. Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi disebabkan perjanjian sewa menyewa dibuat secara tidak tertulis (lisan), adanya pengeluaran lain yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dari perjanjian, dan keterlambatan dana yang dikirimkan. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe dilakukan melalui teguran dan menempuh jalan bermusyawarah antara penyewa dan pihak menyewakan guna menyelesaikan masalah secara damai.
Disarankan kepada para pihak dalam perjanjian sewa menyewa aula hotel untuk lebih mempertegas aturan dan persyaratan yang berlaku. Disarankan kepada pihak Hotel Seulanga SMKN 2 untuk menerapkan sistem pembayaran diawal secara penuh. Disarankan kepada para pihak untuk mengusahakan agar penyelesaian wanprestasi tetap berjalan dengan baik tanpa ada keributan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Article 1548 of the Civil Code states, "A lease is an agreement in which one party binds itself to provide enjoyment of an item to another party for a specified period of time, in exchange for payment of a price agreed upon by that party." However, in the implementation of the lease agreement for the Seulanga Hotel Hall at SMKN 2 in Lhokseumawe City, some parties failed to fulfill their rights and obligations as agreed, resulting in a breach of contract. The purpose of this study is to explain the implementation of the Seulanga Hotel Hall lease agreement in Lhokseumawe City, to explain the forms of breach of contract and the factors causing them, and to explain the efforts to resolve the breach. This research is an empirical juridical study. The data for this thesis were obtained from library and field research. Library research was used to obtain secondary data by studying laws and regulations and books. Field research was used to obtain primary data by interviewing respondents and informants. The results indicate that the implementation of the Hotel Hall lease agreement The lease agreement at Seulanga SMKN 2 Hotel in Lhokseumawe City failed to meet the agreed terms, resulting in a breach of contract. The breaches included incomplete payment of the rental price, late payments, and failure to make payments as agreed upon after the lease was concluded. Factors contributing to the breaches included unwritten (oral) lease agreements, other expenses that should have been used to pay for the agreement, and late transfer of funds. Efforts to resolve the breaches in the lease agreement for the Seulanga SMKN 2 Hotel Hall in Lhokseumawe City were made through warnings and through deliberation between the lessee and the lessor to resolve the issue amicably. It is recommended that the parties to the hotel hall lease agreement further clarify the applicable rules and requirements. It is recommended that Hotel Seulanga SMKN 2 implement a full upfront payment system. It is recommended that the parties strive to resolve the breaches amicably and without conflict through deliberation and amicable resolution.