Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

ANALISIS YURIDIS POTRET DI RUANG PUBLIK YANG DIKOMERSIALKAN TANPA IZIN MELALU…

Cut Fitri Mulyana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman atas potret tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Namun, aplikasi FotoYu menggunakan teknologi kecerdasan buatan (RoboYu) untuk memfasilitasi komersialisasi potret di ruang publik tanpa izin, sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta dan hak atas citra diri. P…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA AULA HOTEL SEULANGA SMK…

Abrar Abqari

Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Namun pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menim…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JASA USAHA CUCI KENDARAAN (SUATU PE…

Ayi Oureel Adinda

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha diantaranya berktikad baik, memberikan informasi, menjamin mutu barang maupun jasa, memberi jaminan dan/atau garansi kepada konsumen, dan melakukan ganti kerugian akibat barang dan/atau jasa yang mengalami kerusakan atau cacat. Namun, dalam kenyataannya pelaku usaha sering tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang, seb…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 292/PDT.G/2016/MS.BNA, TENTANG PEMBATAL…

Nadhifa Hafizdha

Dalam Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan. Hibah adalah suatu perjanjian yang mana seorang penghibah, memberi cuma-cuma, barang guna keperluan penerima hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, namun dalam keadaan tertentu, hibah dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 1668 KUHPerdata, menyatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak bisa, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Berdasarkan Putusan pengadilan Nomor: 292/Pdt,G/2016/Ms-Bna. Dimana hibah dapat dibatalkan, yang diajukan oleh bapak…

ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DRIVER DAN PERUSAHAAN…

M FURQAN MAULANA

ABSTRAK M. FURQAN MAULANA 2025 ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DRIVER DAN PERUSAHAAN PT. TEKNOLGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DALAM PELAYANAN JASA TRANPORTASI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 52) pp., bibl. Mustakim, S.H., M.Hum. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, …

PELAKSANAAN PERJANJIAN DAMAI DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PERDA…

RAIRA NAFISA

Berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditentukan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Namun dalam praktek tidak selamanya hal tersebut dapat dilaksanakan, sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian damai kasus kecelakaan lalu lintas dimana hasil perdamaian tidak dapat dijalankan secara maksimal, karena masih ada itikad tidak baik da…

TINJAUAN UMUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DAN KONTRAK PENINGKATAN JALAN SERTA AD…

DEAN ANGGRAINI NST

Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktiknya pada kegiatan pekerjaan konstruksi sering terjadi perubahan perjanjian atau yang biasa disebut addendum. Namun dalam kenyata…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT SECARA BERLAKU SURUT

THIO PUTRA GADENG

Pasal 15 Jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana Notaris sebagai pejabat umum harus menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan akta autentik. Kepastian tanggal merupakan aspek formil dalam pembuatan akta autentik, terkait dengan kepastian tanggal pada akta autentik notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Akta autentik yang dibuat secara berlaku surut tidak sesuai dengan ketentuan yan…

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TENTANG WANPRESTASI (STUDI KASUS: P…

M. Alvis Istiqlal A azhart

ABSTRAK Dalam putusan nomor 686/Pdt.G/2021/PN.Mdn tentang Wanprestasi yang melibatkan Kevin Tiopan sebagai Penggugat dan Handoko sebagai terguggat. Kasus ini merupakan suatu kasus Wanprestasi Perjanjian Hutang piutang. Kasus ini tentang terggugat yang meminjam uang kepada penggugat untuk modal usaha dan dibuat dalam bentuk kontrak di hadapan notaris sebagai bentuk perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati bersama tidak mampu dipenuhi oleh pihak Debitur karena terjadinya wab…

TANGGUNG JAWAB PT. PLN TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENEMPATAN TIANG LISTRIK DI T…

RAUDHATUL JANNAH

Pasal 27(1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikkan mengatur bahwa PT. PLN (Persero) berhak menggunakan tanah dan melintasi di atas atau di bawah tanah milik perorangan dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik. Pihak PLN harus memberikan ganti rugi hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah, hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang tersebut. Namun, pihak PLN tidak mengikuti undang-undang yang berlaku sehingga merugikan masyarakat seperti yang te…


    SERVICES DESK