Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN ME…

Iemelia Lusiana

ABSTRAK KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENDAFTARAN MEREK DAGANG (Suatu Penelitian di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp., bibl., tabl., app. Dr. Muhammad Insa Ansari, S.H. M.H. IEMELIA LUSIANA, 2024 Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa hak atas mer…

MEKANISME

ZAHRA ZERLINA

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang hak ekonomi pencipta atas karyanya. Penggunaan musik seperti remix, cover, atau speed up untuk tujuan komersial maupun non-komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengguna TikTok harus memiliki kesadaran hukum dengan tidak menggunakan lagu tanpa lisensi yang sah. Dalam praktiknya, masih ada pengguna TikTok yang melakukan modifikasi karya musik tanpa izin, yang mana tindakan ini melangg…

KEABSAHAN PERJANJIAN PENGALIHAN PENGUASAAN TANAH NEGARA UNTUK KEGIATAN USAHA …

MALIKUL ZAHIR

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, meliputi; kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam praktiknya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi salah satu unsur tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian pengalihan penguasaan tanah di mana dalam perjanjiannya ada syarat yang tidak dipenuhi seperti perjanjian pengalihan tanah di Gampong Limpok, namun masih ada yan…

ANALISIS YURIDIS POTRET DI RUANG PUBLIK YANG DIKOMERSIALKAN TANPA IZIN MELALU…

Cut Fitri Mulyana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman atas potret tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Namun, aplikasi FotoYu menggunakan teknologi kecerdasan buatan (RoboYu) untuk memfasilitasi komersialisasi potret di ruang publik tanpa izin, sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta dan hak atas citra diri. P…

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA AULA HOTEL SEULANGA SMK…

Abrar Abqari

Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Namun pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menim…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JASA USAHA CUCI KENDARAAN (SUATU PE…

Ayi Oureel Adinda

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha diantaranya berktikad baik, memberikan informasi, menjamin mutu barang maupun jasa, memberi jaminan dan/atau garansi kepada konsumen, dan melakukan ganti kerugian akibat barang dan/atau jasa yang mengalami kerusakan atau cacat. Namun, dalam kenyataannya pelaku usaha sering tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang, seb…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 292/PDT.G/2016/MS.BNA, TENTANG PEMBATAL…

Nadhifa Hafizdha

Dalam Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan. Hibah adalah suatu perjanjian yang mana seorang penghibah, memberi cuma-cuma, barang guna keperluan penerima hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, namun dalam keadaan tertentu, hibah dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam pasal 1668 KUHPerdata, menyatakan bahwa pada dasarnya hibah tidak bisa, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Berdasarkan Putusan pengadilan Nomor: 292/Pdt,G/2016/Ms-Bna. Dimana hibah dapat dibatalkan, yang diajukan oleh bapak…

ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DRIVER DAN PERUSAHAAN…

M FURQAN MAULANA

ABSTRAK M. FURQAN MAULANA 2025 ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DRIVER DAN PERUSAHAAN PT. TEKNOLGI PERDANA INDONESIA (MAXIM) DALAM PELAYANAN JASA TRANPORTASI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 52) pp., bibl. Mustakim, S.H., M.Hum. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, …

PELAKSANAAN PERJANJIAN DAMAI DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI PERDA…

RAIRA NAFISA

Berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ditentukan perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Namun dalam praktek tidak selamanya hal tersebut dapat dilaksanakan, sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian damai kasus kecelakaan lalu lintas dimana hasil perdamaian tidak dapat dijalankan secara maksimal, karena masih ada itikad tidak baik da…

TINJAUAN UMUM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI DAN KONTRAK PENINGKATAN JALAN SERTA AD…

DEAN ANGGRAINI NST

Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktiknya pada kegiatan pekerjaan konstruksi sering terjadi perubahan perjanjian atau yang biasa disebut addendum. Namun dalam kenyata…


    SERVICES DESK