PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI MELALUI SKEMA PRE-PROJECT SELLIN…
Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Berkaitan dengan jual beli properti melalui pre-project selling pengembang harus mematuhi ketentuan tersebut karena pengembang sebagai produsen dalam hal tersebut. Namun dalam praktiknya, transaksi pre-project selling di Kota Banda Aceh masih menimbulkan berbagai persoalan hukum yang merugikan pembeli, antara lain minimnya transparansi legalita…
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN MERCHANDISE JKT48 MELALUI PLATFORM ONLINE
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 angka 3 menjelaskan hak konsumen terkait hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, ini juga dijelaskan dalam Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha, namun dalam praktiknya, kegiatan jual beli terutama pembelian merchandise JKT48 melalui platform online masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sehingga menimbul…
PENANGGULANGAN KEPEMILIKAN BARANG TERLARANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN RN(SUAT…
Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban, menerangkan bahwa narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan dilarang untuk memiliki, membawa, atau menggunakan barang terlarang, seperti uang dan barang berharga, senjata seperti senpi, sajam atau sejenisnya, alat komunikasi, barang elektronik, minuman alkhol, narkotika dan zat diktif, dan barang menimbulkan ledakan dan/atau terbakar. Namun di Lapas Kelas IIA Banda Aceh …
PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI BAGI RNNARAPIDANA PEREMPUAN RN(SUATU PENE…
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
memberikan hak kepada narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan
selama menjalani masa pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan menjamin hak setiap orang atas pelayanan kesehatan
reproduksi, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehat…
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JASA JOKI (PEMAIN BAYARAN) PADA GAME MOBILE LEGEN…
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, salah satu syarat sah perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam praktiknya yang terjadi dilapangan sering sekali terdapat salah satu pihak melakukan wanprestasi dengan mengabaikan kesepakatan yang sudah ditentukan.
Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan apa saja bentuk wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jasa joki game mobile legends, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaian wanpre…
MEKANISME
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang hak ekonomi pencipta atas karyanya. Penggunaan musik seperti remix, cover, atau speed up untuk tujuan komersial maupun non-komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengguna TikTok harus memiliki kesadaran hukum dengan tidak menggunakan lagu tanpa lisensi yang sah. Dalam praktiknya, masih ada pengguna TikTok yang melakukan modifikasi karya musik tanpa izin, yang mana tindakan ini melangg…
KEABSAHAN PERJANJIAN PENGALIHAN PENGUASAAN TANAH NEGARA UNTUK KEGIATAN USAHA …
Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, meliputi; kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam praktiknya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memenuhi salah satu unsur tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian pengalihan penguasaan tanah di mana dalam perjanjiannya ada syarat yang tidak dipenuhi seperti perjanjian pengalihan tanah di Gampong Limpok, namun masih ada yan…
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA AULA HOTEL SEULANGA SMK…
Dalam Pasal 1548 KUHPerdata menyatakan “Sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang satu selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Namun pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa aula Hotel Seulanga SMKN 2 di Kota Lhokseumawe, terdapat pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian sehingga menim…
