Electronic Theses and Dissertation

Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa surat keterangan fisik dari Kepala Desa harus dicantumkan pada proses pendaftaran tanah. Mengenai tanah yang belum terdaftar jika tidak, PPAT tidak akan memproses peralihan atau membuat akta. Salah satu perbuatan hukum terjadi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/Pn.Bna yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Fisik Tanah dari Kepala Desa. Hal ini berakibatkan terjadi perbuatan melawan hukum sebagai diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan terhadap perbuatan melawan hukum oleh keuchik tindak mengeluarkan surat keterangan fisik tanah dalam proses pengsertipikatan peralihan hak atas tanah, akibat hukum terhadap keuchik yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dalam pendaftaran tanah untuk perolehan sertipikat hak milik, dan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk perolehan sertipikat hak milik berdasarkan putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN.Bna.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data merupakan bahan kepustakaan, hasil penelitian memfokuskan untuk membahas hasil penelitian ini, dan berbagai sumber literatur seperti buku-buku teks, jurnal hukum, arsip atau dokumen publikasi hukum.
Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Keuchik merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan tanah yang terletak di Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh dengan Lusa 743 M2 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Meter Persegi) adalah sah hak milik Penggugat, memerintahkan Tergugat V untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) kepada Tergugat I. Akibat hukum tidak mau menandatangani sporadik adalah untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah objek terperkara segera dan seketika kepada Penggugat dalam keadaan kosong. Hambatan yang pertama kali muncul adalah terkait dengan masalah tidak kooperatifnya tergugat pada saat proses persidangan. Karena tidak hadir dalam memberikan keterangan dan hanya diberi kuasa kepada pengacaranya saja.
Disarankan kepada ahli waris agar melakukan jual beli tanah melalui dan langsung di hadapan PPAT, serta akta juga langsung segara dibuat ketika proses jual beli telah dilakukan hal ini agar dapat digunakan langsung untuk proses pendaftaran tanah, disarankan kepada pemerintah untuk menambahkan klausula tentang adanya sanksi administratif kepada yang tidak mau menandatangani surat keterangan fisik tanah.


Kata Kunci : Surat Keterangan Fisik Tanah

Article 39 paragraph (1) letter b number 1 PP Number 24 of 1997 concerning Registration, explained that a physical certificate from the Village Head must be included in the land registration process. Regarding land that has not been registered, otherwise PPAT will process or make a deed. One of the legal incidents occurred in Decision Number 39/Pdt.G/2022/Pn.Bna which was not accompanied by a Physical Land Certificate from the Village Head. This results in an unlawful act as regulated in Article 1365 of the Civil Code. This research aims to answer and explain the judge's considerations in deciding against the unlawful act by the Keuchik of issuing a physical land certificate in the process of certifying the transfer of land rights, the legal consequences for parties who are unwilling to sign a statement of physical control of the land parcel in registering sporadic land for obtaining a certificate of ownership, and the factors that become obstacles in the implementation of sporadic land registration for obtaining a certificate of ownership based on decision Number 39/Pdt.G/2022/PN.Bna. This research uses a type of normative juridical research. The data collection model is library material, research results focus on discussing the results of this research, and various literature sources such as textbooks, legal journals, archives or legal publication documents. The results of the research found that the judge was of the opinion that what was done was an unlawful act and declared that the land located in Gampong Lampaseh, Kuta Raja District, Banda Aceh City with a Lusa of 743 M2 (Seven Hundred and Forty Three Square Meters) was legally owned by the Plaintiff, ordered Defendant V to sign a Statement of Physical Control of the Land Plot (Sporadic) to Defendant I. The legal consequence of not wanting to sign the sporadic was to sign a Statement of Physical Control of the Land Plot (Sporadic) and punish the defendant to hand over the land subject to the case immediately and immediately to the Plaintiff in an empty condition. The first obstacle that arose was related to the problem of the defendant's uncooperativeness during the trial process. Because he was not present to provide information and was only given power of attorney by his lawyer. It is recommended for heirs to buy and sell land through and before the PPAT, while the deed can be used directly for the land registration process and it is recommended for the government to add a clause regarding administrative sanctions for those who do not want to sign the physical land certificate. Keyword : land physical certificate