Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KEUCHIK KARENA TIDAK MENGELUARKAN SURAT KETERANG…

Muhammad Rizal Salefi

Pasal 39 ayat (1) huruf b angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa surat keterangan fisik dari Kepala Desa harus dicantumkan pada proses pendaftaran tanah. Mengenai tanah yang belum terdaftar jika tidak, PPAT tidak akan memproses peralihan atau membuat akta. Salah satu perbuatan hukum terjadi pada Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/Pn.Bna yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Fisik Tanah dari Kepala Desa. Hal ini berakibatkan terjadi perbuatan melawan huku…

REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA DA…

Siti Mirilda Putri

ABSTRAK Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam dengan merumuskan segala pengaturan (regelendaad), kebijakan (beleid), pengurusan (bestuurdaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudendaad) terhadap perolehan hak milik atas tanah kepada perseorangan. Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA Juncto Pasal 21 ayat (2) UUPA didapati adanya pembatasan hak milik atas tanah terhadap orang asing sehingga terdapat perbedaan perlakua…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PROMOSI SECARA TIDAK BENAR (SUATU PENELITIAN P…

Ahmad Fikri. S

Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) menentukan bahwa ”Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”. Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUPK menentukan bahwa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan, dan apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran ter…

TINJAUAN HUKUM PEMBUKTIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PERINTAH ATASAN

Ishak

Sanksi terhadap tindak pidana korupsi oleh mereka yang memiliki wewenang, jabatan, serta kedudukan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bawahan atas perintah atasan seharusnya dapat memperhatikan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP yang menyatakan terhadap perbuatan yang dilaksanakan karena perintah ja…


    SERVICES DESK